Tahukah Anda? Papua Masuk Nominasi TPAKD Award 2025, Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan
Provinsi Papua berhasil masuk nominasi TPAKD Award 2025 dari OJK, sebuah langkah besar untuk memperkuat akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah.
Pemerintah Provinsi Papua telah mengukir prestasi penting dengan masuk dalam nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025. Pencapaian ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Langkah strategis ini menjadi penanda kemajuan Papua dalam memperkuat ekosistem keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakatnya.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry, menyatakan bahwa sektor jasa keuangan di Papua terus menunjukkan peningkatan signifikan. Perkembangan ini terutama terlihat setelah adanya pemekaran daerah otonomi baru di wilayah tersebut. Nominasi ini diumumkan di Jayapura pada Minggu (12/10), menyusul Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2025 yang telah digelar di Jakarta.
Masuknya Papua dalam daftar nominasi bergengsi ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan. Hal ini juga diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Papua, dari perkotaan hingga pelosok. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM dan sektor unggulan daerah.
Peran TPAKD dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Papua
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran vital dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat. Di Papua, upaya TPAKD telah membuahkan hasil positif, terlihat dari peningkatan sektor jasa keuangan yang signifikan. Perkembangan ini sangat terasa, terutama sejak adanya pemekaran daerah otonomi baru yang membuka peluang baru.
Menurut Andry, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, pertumbuhan sektor jasa keuangan di Papua terus melaju pesat. Peningkatan ini menjadi indikator keberhasilan program-program yang dijalankan oleh TPAKD dalam menjangkau lebih banyak warga. Keberadaan TPAKD sangat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan finansial masyarakat lokal dan menyediakan solusi yang relevan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua berencana untuk memperkuat sinergi dengan berbagai industri keuangan. Sinergi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi masyarakat. Fokus utamanya adalah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor-sektor unggulan daerah lainnya, guna mendorong kemandirian ekonomi.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta peluang ekonomi yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Papua.
Komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk Ekonomi Berkeadilan
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi atas pencapaian ini. Keberhasilan masuk nominasi 10 besar TPAKD Award 2025 menjadi motivasi kuat bagi pemerintah daerah. Motivasi ini untuk terus memperluas akses layanan keuangan serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang ada.
Fakhiri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor yang erat. Kolaborasi ini penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, upaya ini akan menjangkau hingga ke wilayah-wilayah paling terpencil di Papua yang selama ini mungkin kurang terlayani.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan ekonomi Papua yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam arus kemajuan ekonomi. Dengan demikian, semua pihak dapat merasakan dampak positif dari kemajuan ekonomi yang merata.
Sebelumnya, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 telah sukses diselenggarakan di Jakarta pada Jumat (10/10). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua OJK RI dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Perwakilan dari Bank Indonesia serta kementerian terkait dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia juga turut hadir.
Sumber: AntaraNews