Perbaikan Irigasi Padang: Pemkot Alokasikan Dana TKD Pascabencana
Pemerintah Kota Padang bergerak cepat melakukan perbaikan irigasi pascabencana hidrometeorologi. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan untuk 16 paket perbaikan irigasi Padang, demi mengairi kembali sawah petani.
Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi. Sebanyak 16 paket perbaikan irigasi yang rusak akibat bencana akhir 2025 telah disiapkan. Langkah ini didanai melalui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dalam anggaran pergeseran.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menjadi garda terdepan dalam upaya pemulihan ini. Dokumen perencanaan untuk belasan paket pekerjaan fisik tersebut ditargetkan rampung pada pekan depan. Tujuannya agar proses lelang dapat segera dilaksanakan tanpa menunda lebih lama.
Beberapa saluran irigasi yang akan direhabilitasi mencakup Irigasi Sungkai, Sungai Latung, Limau Manis, Lubuk Langan, Koto Lalang, Beringin, dan Lolo Kecil. Pemulihan ini juga melibatkan koordinasi erat dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumbar.
Prioritas Pemulihan Infrastruktur Irigasi
Dinas PUPR Kota Padang terus bergerak cepat untuk memulihkan infrastruktur irigasi yang rusak pascabencana banjir bandang. Prioritas utama adalah memastikan areal persawahan masyarakat yang sempat mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Ini merupakan respons langsung terhadap keluhan para petani yang sangat bergantung pada pasokan air untuk lahan mereka.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well Off Sanora, menegaskan bahwa gerak cepat ini menjadi fokus utama pemerintah. “Gerak cepat ini menjadi fokus utama pemerintah untuk menyikapi keluhan petani,” kata Well Off Sanora di Padang, Minggu.
Pemulihan irigasi krusial untuk menjaga produktivitas pertanian di Kota Padang. Ketersediaan air yang memadai akan memungkinkan petani untuk segera menggarap kembali lahan sawah mereka. Hal ini penting untuk stabilitas ekonomi lokal dan ketahanan pangan.
Langkah Taktis dan Alokasi Anggaran Darurat
Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana TKD, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah darurat. Dana operasional dan pemeliharaan digunakan untuk pengerjaan fisik di lapangan yang sudah langsung dimaksimalkan. Ini dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pergeseran ditandatangani.
Sanora menjelaskan bahwa tujuan dari percepatan ini adalah agar petani tidak menunggu terlalu lama. “Tujuan kita agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan,” ucapnya. Intervensi cepat ini memungkinkan perbaikan segera dilakukan tanpa harus menunggu seluruh proses birokrasi selesai.
Pengerjaan fisik yang sudah berjalan ini mencerminkan keseriusan Pemkot Padang dalam mengatasi dampak bencana. Penggunaan dana darurat membuktikan fleksibilitas anggaran untuk kebutuhan mendesak. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengurangi beban yang ditanggung petani akibat kerusakan irigasi.
Fokus Intervensi di Kawasan Terdampak Bencana
Intervensi cepat berskala pemeliharaan ini sengaja diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah. Tujuannya agar lahan sawah bisa segera digarap kembali oleh masyarakat. Kawasan-kawasan ini mengalami kerusakan signifikan akibat banjir bandang.
Daerah terdampak bencana yang dimaksud meliputi Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, dan wilayah-wilayah lain yang dilanda banjir bandang pada akhir November 2025. “Untuk operasional dan pemeliharaan, kita sudah. Pekerjaan fisiknya sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani,” ujar Sanora.
Fokus geografis ini memastikan bahwa bantuan dan perbaikan sampai ke titik-titik yang paling membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan pemulihan sektor pertanian dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Koordinasi antarlembaga pemerintah juga diperkuat untuk mencapai tujuan ini.
Sumber: AntaraNews