Penyaluran Bansos Tahun Ini Lebih Lambat Dibanding 2024, Kemenkeu Bongkar Penyebabnya
Suahasil menjelaskan bahwa hingga saat ini, total belanja bansos baru mencapai Rp48,8 triliun, atau sekitar 32,6 persen dari total.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengakui bahwa realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) hingga pertengahan tahun 2025 masih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Suahasil menjelaskan bahwa hingga saat ini, total belanja bansos baru mencapai Rp48,8 triliun, atau sekitar 32,6 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, angkanya menurun cukup signifikan. Pada periode yang sama tahun 2024, realisasi belanja bansos telah mencapai Rp70,9 triliun atau 46,3 persen dari pagu APBN.
"Untuk belanja bantuan sosial bisa dilihat bahwa sejumlah belanja belum terealisir karena memang belanjanya ada yang sifatnya itu tiga bulanan," kata Suahasil pada konferensi pers APBN KITA Juni 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6).
Dia menjelaskan bahwa beberapa jenis bantuan sosial sebenarnya sudah disalurkan pada bulan Maret dan April 2025. Namun, distribusi berikutnya baru akan dilakukan kembali pada bulan Juni dan Juli.
Menurutnya, pola triwulanan ini menjadi salah satu penyebab realisasi anggaran bansos tampak masih rendah hingga pertengahan tahun.
Penyebab Lambatnya Penyaluran Bansos
Tak hanya itu, faktor lainnya yang memengaruhi lambatnya penyaluran bansos adalah proses penyesuaian data penerima. Pemerintah saat ini sedang dalam masa transisi dari penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju sistem baru, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kemenkeu menegaskan, pergantian basis data ini memerlukan waktu untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran.
"Kita telah mengecek juga kepada teman-teman di Kementerian Sosial maka sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun PKH Triwulan II 2025 akan diselesaikan di bulan Juni ini," ujarnya.
Dengan penyelesaian penyaluran di bulan Juni, pemerintah berharap realisasi anggaran bansos dapat segera meningkat dan mendukung pemulihan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi sasaran utama dari program bantuan sosial nasional.
Penyaluran BSU Masih Tahap Validasi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa proses penyaluran masih terkendala pada tahapan pemadanan dan validasi data calon penerima.
"Masih pemadanan data, karena validasi data sangat penting supaya tidak salah," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga kepada Liputan6.com, Senin (16/6).
Dia berharap proses validasi bisa rampung dalam waktu dekat agar BSU segera dapat disalurkan kepada pekerja yang berhak.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana," tambahnya.