Penjelasan Menkum Supratman: BP BUMN Berfungsi Sebagai Regulator, Danantara Operator
Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menjabarkan fungsi dan status Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN) dengan Danantara yang menurutnya berbeda. Menurut Supratman, BP BUMN berfungsi menjadi regulator dan Danantara menjadi operator.
"Beda status. Kalau ini (BP BUMN) kan fungsinya regulator, Danantara kan eksekutor buat pelaksanaan operatornya. Kalau ini regulator, Danantara-nya operator ya untuk menjalankan fungsi usahanya ada di BP Danantara," kata Supratman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.
"Loh, Danantara itu usaha, badan usaha, ya kan, sebagai operator. Kalau BP BUMN itu regulator untuk membuat regulasi terkait semua hal yang terkait dengan BUMN. Kurang lebih sama fungsinya dengan kementerian BUMN," jelasnya.
Sementara terkait nasib perusahaan di bawah Kementerian BUMN lama, ia menyebut akan diatur Peraturan Presiden (Perpres).
"Semuanya tergantung kepada perpres yang nanti akan segera ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya.
Pembuatan Aturan Dikebut
Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN). Salah satu poin yang diubah adalah status kelembagaan hingga larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri (wamen).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Andre Rosiade mengungkapkan, setidaknya ada 84 pasal yang diubah dalam perubahan keempat UU BUMN.
Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade saat membacakan laporan panja dalam rapat kerja sekaligus pengambilan keputusan tingkat satu bersama pihak pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
"Secara subsntasi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam rancangan undang-undang ini. Jadi ada 84 pasal yang kita ubah dalam RUU ini," kata Andre dalam rapat.
Andre menyebut, secara kelembagaan Kementerian BUMN resmi diubah menjadi Badan Pengaturan BUMN, yang selanjutnya dapat disebut sebagai BP BUMN. RUU BUMN juga dilakukan untuk menambah kewenangan BP BUMN dalam mengoptomalkan peran BUMN.
"Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN," kata dia.