Pemprov Jateng Pastikan Tak Ada Penimbunan di Tengah Kenaikan Harga Plastik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada penimbunan plastik di tengah Kenaikan Harga Plastik global yang memicu lonjakan harga naphta, serta menyiapkan strategi jangka pendek hingga panjang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan sejauh ini tidak ada penimbunan plastik di wilayahnya, meskipun terjadi lonjakan harga di pasaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, July Emmylia, di Semarang pada Jumat (10/4). Kenaikan harga ini telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Lonjakan harga plastik dipicu oleh gangguan pasokan global, terutama akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz. Kondisi ini menyebabkan harga bahan baku utama plastik, naphta, melonjak signifikan. Pemprov Jateng telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi dampak tersebut.
Kenaikan harga naphta yang cukup signifikan, yakni dari sekitar 600 dolar per ton menjadi 900 dolar per ton, secara otomatis memicu lonjakan harga plastik. Situasi ini menekan berbagai sektor industri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makanan dan minuman.
Penyebab Utama Lonjakan Harga Plastik Global
Kenaikan harga plastik yang terjadi saat ini berakar pada gangguan pasokan global. Kepala Disperindag Jateng, July Emmylia, menjelaskan bahwa ketegangan politik di Selat Hormuz menjadi pemicu utama. Konflik ini mengganggu jalur distribusi bahan baku krusial untuk produksi plastik.
Dampak langsung dari ketegangan geopolitik tersebut adalah lonjakan harga naphta. Naphta merupakan bahan baku hilir yang sangat penting dalam pembuatan plastik. Harga naphta melonjak drastis, dari sekitar 600 dolar per ton menjadi 900 dolar per ton.
Peningkatan harga naphta sebesar ini secara otomatis memicu kenaikan harga plastik di pasaran. Kondisi ini menciptakan tekanan signifikan bagi industri yang sangat bergantung pada plastik sebagai komponen utama produksi.
Dampak Kenaikan Harga Plastik pada Sektor Usaha
Dampak kenaikan harga plastik sangat dirasakan oleh para pelaku usaha, terutama di sektor makanan dan minuman. Plastik sering digunakan sebagai kemasan primer untuk produk-produk mereka. Hal ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan berpotensi memengaruhi harga jual ke konsumen.
Meskipun sektor lain seperti furnitur dan tekstil juga terdampak, penggunaan plastik pada sektor tersebut umumnya sebagai kemasan sekunder. Oleh karena itu, tekanan yang paling berat justru dialami oleh industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama.
July Emmylia menegaskan bahwa sektor makanan dan minuman merasakan dampak paling signifikan. Sementara itu, industri lain tetap terdampak, namun tidak sebesar industri makanan dan minuman. Situasi ini menuntut pelaku usaha untuk mencari solusi alternatif atau beradaptasi dengan kondisi pasar yang ada.
Strategi Pemprov Jateng Hadapi Kenaikan Harga
Untuk mengantisipasi dampak tersebut agar tidak semakin menyulitkan, Pemprov Jateng telah menyiapkan serangkaian langkah strategis. Strategi ini mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mitigasi. Tujuannya adalah mencegah penimbunan dan mendorong keberlanjutan.
Dalam jangka pendek, Pemprov Jateng akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan. Langkah ini bertujuan mencegah penimbunan plastik oleh oknum tertentu yang dapat memperparah situasi. Selain itu, kampanye pengurangan plastik sekali pakai juga akan digencarkan kembali melalui penggunaan tumbler, tas belanja "reusable", serta pengurangan konsumsi plastik.
Untuk jangka menengah dan panjang, Pemprov Jateng mendorong penggunaan bioplastik. Bioplastik, yang salah satunya berbahan baku pati singkong, dinilai perlu mulai dicoba secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada plastik berbasis petrokimia.
Meskipun bioplastik memiliki harga yang lebih mahal dibanding plastik berbasis petrokimia, substitusi awal sekitar 20 hingga 30 persen diharapkan dapat dilakukan sebelum beralih lebih luas. Masyarakat dan UMKM diimbau untuk beradaptasi dengan bahan ramah lingkungan, melihat kesulitan ini sebagai peluang transformasi.
Sumber: AntaraNews