Pemerintah Klaim Efisiensi Anggaran Bikin Negara Hemat Rp256,1 Triliun
Penghematan tersebut akan dialokasikan kembali ke belanja pusat.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memastikan bahwa efisiensi anggaran untuk tahun 2025 akan dilakukan dengan menyisir berbagai jenis pengeluaran, termasuk perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), penyelenggaraan seminar, kajian, jasa konsultan, kegiatan seremonial, dan acara peringatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kita lakukan efisiensi di pemerintahan kita melalui efisiensi di anggaran sehingga anggaran nanti dapat betul-betul dikeluarkan untuk belanja yang prioritas. Berbagai macam acara peringatan dilakukan oleh birokrasi kita dan ini banyak sekali yang bisa diefisiensikan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (13/3).
Suahasil menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar efisiensi anggaran ini diterapkan di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L), dengan 99 bagian anggaran K/L disisir oleh Kementerian Keuangan.
"Ini bukan hanya untuk APBN, tapi juga untuk APBD melalui pencadangan transfer ke daerah dan efisiensi APBD demi kemerdekaan nasional," jelas Suahasil.
Namun, beberapa anggaran tidak akan terkena efisiensi, seperti belanja pegawai, layanan pegawai, operasional dasar, tugas prioritas, dan layanan publik. "Efisiensi ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar, fungsi tugas prioritas, dan layanan publik, seperti bantuan sosial dan perlindungan sosial," paparnya.
Dia mengungkapkan, efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah berhasil menghemat belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Penghematan tersebut akan dialokasikan kembali ke belanja pusat, sementara efisiensi transfer ke daerah mencapai Rp50,6 triliun.
"Efisiensi anggaran yang menghasilkan penghematan Rp256,1 triliun untuk Kementerian dan Lembaga akan dialokasikan ke belanja pusat, sementara efisiensi transfer ke daerah mencapai Rp50,6 triliun," tutup Suahasil.