Pemerintah Efisiensi Anggaran, MBG dan Kopdes Dipastikan Aman
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa anggaran untuk program MBG tetap aman, meskipun pemerintah melakukan penghematan akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk mencegah defisit APBN melampaui 3 persen. Namun, beberapa program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, tetap akan dilaksanakan tanpa pengurangan anggaran.
Mensesneg menjelaskan bahwa situasi konflik di Timur Tengah mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran dalam beberapa kegiatan. Oleh karena itu, opsi untuk menunda belanja negara yang tidak mendesak menjadi pilihan.
"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," tambahnya setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, pada Rabu (18/3/2026).
Menurut Prasetyo, keputusan untuk merealokasi anggaran tidak hanya dipicu oleh konflik AS-Israel dengan Iran.
"Jadi sebelum kejadian (serangan AS-Israel ke Iran) itu, kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," ungkapnya. Ia juga rutin berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengidentifikasi pos anggaran yang bisa direalokasi tanpa mengganggu kinerja instansi terkait.
"Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung yang kalau itu sifatnya belum ada, tidak mengganggu kinerja kementerian, kita tunda dulu," jelasnya. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, tetap terjaga.
"Tidak (anggaran MBG dan Kopdes tidak akan dikurangi). Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak," tegasnya.
"Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan," tutupnya.
Anggaran untuk Program Unggulan Tetap Tidak Berubah
Pemerintah memastikan bahwa semua program unggulan akan tetap berjalan meskipun saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, di tengah ketidakpastian yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, efisiensi anggaran yang sedang disusun tidak akan mengganggu program-program prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga di Kantornya pada Senin, 16 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang sedang dihitung oleh pemerintah bisa berasal dari berbagai pos belanja di Kementerian dan lembaga, seperti belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga belanja peralatan.
"Sedangkan efisiensi itu bisa macam-macam bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan," tambahnya. Meskipun program unggulan tetap tidak mengalami perubahan, Airlangga menekankan pentingnya melakukan berbagai optimalisasi pada program-program tersebut.
"Anggaran program unggulan tidak dipotong. Optimalisasi ada, optimalisasi artinya kan ada potensi penambahan anggaran dari semua sektor," jelasnya. Ia menambahkan bahwa potensi penambahan anggaran dari berbagai Kementerian dan Lembaga (KL) akan dioptimalkan.
Mengoptimalkan Pengeluaran Saat Berbelanja
Airlangga menjelaskan bahwa selain fokus pada efisiensi belanja, pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap potensi peningkatan penerimaan negara dari sektor komoditas. Kenaikan harga komoditas dapat memberikan tambahan penerimaan melalui windfall revenue maupun windfall profit.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau potensi tambahan penerimaan ini untuk menilai seberapa besar kontribusinya terhadap keuangan negara. Sementara itu, proses perhitungan efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga masih dalam tahap berlangsung. Setelah semua data terkumpul, laporan tersebut akan disampaikan kepada Presiden.