Pembangunan Gedung DPRD NTB Rp200 Miliar Ditargetkan Mulai Juli 2026
Pembangunan Gedung DPRD NTB yang hancur pasca-kebakaran akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN, menjanjikan wajah baru parlemen daerah.
Mataram, Nusa Tenggara Barat – Gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya hangus terbakar pada Agustus 2025, kini direncanakan akan dibangun kembali. Proses pembangunan gedung baru ini diperkirakan akan dimulai pada bulan Juli 2026, menandai langkah awal pemulihan infrastruktur penting bagi legislatif daerah.
Proyek ambisius ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp200 miliar. Pendanaan pembangunan Gedung DPRD NTB ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan ini bukan sekadar renovasi, melainkan pembangunan gedung baru yang akan bergeser posisi. Lokasi bangunan baru akan mundur sekitar 20 meter dari tapak gedung yang ada saat ini, memberikan ruang untuk desain yang lebih modern dan fungsional.
Proses dan Anggaran Pembangunan Gedung DPRD NTB
Hendra Saputra menjelaskan bahwa estimasi anggaran awal untuk pembangunan gedung utama DPRD NTB mencapai Rp200 miliar. Dana sebesar ini akan dialokasikan melalui APBN, dengan KemenPU sebagai pelaksana utama proyek. Keputusan ini merupakan hasil pembahasan intensif dengan instansi terkait, termasuk KemenPU, untuk memastikan kelancaran dan ketersediaan dana.
Berbeda dengan rencana awal yang hanya berupa renovasi, pembangunan kali ini akan menghadirkan gedung yang sepenuhnya baru. Konsep bangunan baru ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan legislatif modern serta menjadi simbol kebangkitan pasca-insiden tragis. Proses lelang perencanaan pembangunan gedung utama DPRD NTB akan segera dilakukan oleh KemenPU, diikuti dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan lelang fisik.
Target pengerjaan fisik Gedung DPRD NTB ini diharapkan dapat dimulai pada bulan Juli 2026. Meskipun demikian, Hendra Saputra menambahkan bahwa target waktu tersebut merupakan perkiraan. Proses lelang yang membutuhkan waktu menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi jadwal pelaksanaan.
Desain dan Lokasi Bangunan Baru Parlemen
Salah satu aspek menarik dari proyek ini adalah keputusan untuk membangun gedung baru yang lokasinya akan mundur 20 meter dari posisi gedung lama. Pergeseran lokasi ini memungkinkan adanya penataan ulang area sekitar gedung serta potensi peningkatan keamanan dan aksesibilitas. Konsep desain untuk gedung baru ini akan diperoleh melalui sayembara, membuka kesempatan bagi para arsitek untuk menyumbangkan ide terbaik mereka.
Pendekatan sayembara desain ini diharapkan dapat menghasilkan bangunan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetik dan representatif sebagai pusat legislasi daerah. Dengan demikian, gedung baru ini diharapkan dapat menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat NTB.
Penghapusan Aset dan Rehabilitasi Gedung Sekretariat
Selain fokus pada pembangunan gedung utama, pihak DPRD NTB juga telah membahas data penghapusan aset gedung yang terbakar. Nilai aset yang dihapus diperkirakan mencapai Rp30 miliar, mencakup gedung utama beserta seluruh isinya, termasuk peralatan yang dijarah saat insiden pembakaran. Proses penilaian aset ini akan dilakukan oleh tim appraisal, dengan hasilnya dilaporkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Sementara itu, gedung Sekretariat DPRD yang mengalami kerusakan sedang akibat insiden yang sama, telah menjalani rehabilitasi. Pengerjaan rehabilitasi ini telah dilaksanakan oleh KemenPU pada akhir tahun 2025. Insiden perusakan dan pembakaran gedung DPRD NTB terjadi saat aksi unjuk rasa massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025, yang merusak dua gedung utama dan gedung Sekretariat DPRD.
Sumber: AntaraNews