Kalsel Peringkat Satu IKP Nasional: Komitmen Kuat Jaga Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan meraih peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional, menunjukkan komitmen kuat Ketahanan Pangan Kalsel dan kedaulatan pangan lokal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) secara tegas menunjukkan komitmennya dalam menjaga sektor pangan. Hal ini disampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat kunjungan kerja mereka di Banjarbaru pada hari Senin. Kalsel berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Ariadi Noor, mengemukakan bahwa capaian ini adalah bukti nyata dari kerja keras daerah. Provinsi Kalsel memperoleh nilai impresif sebesar 81,98 persen dari total 12 indikator penilaian IKP. Prestasi ini menegaskan keseriusan dan efektivitas program pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan pangan.
Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat kedaulatan pangan di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Kalsel berkomitmen untuk terus melakukan inovasi berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebutuhan pangan daerah dapat tercukupi secara optimal dan berkelanjutan.
Capaian Gemilang Indeks Ketahanan Pangan Kalsel
Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menempati posisi puncak dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional, sebuah prestasi yang membanggakan. Dengan nilai 81,98 persen, Kalsel mengungguli provinsi lain, termasuk Kalimantan Timur yang berada di peringkat kedua dengan nilai 80,81 persen. Data ini dilaporkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI hingga Oktober 2025.
Indeks tersebut, menurut Bapanas, mengukur ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah dari tiga aspek krusial. Aspek-aspek tersebut meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan bagi masyarakat, serta pemanfaatan pangan secara optimal. Nilai IKP juga mencerminkan capaian ketahanan pangan dan gizi di tingkat wilayah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi.
Ariadi Noor menegaskan bahwa pencapaian IKP Kalsel ini menjadi indikator kuat bahwa berbagai program telah berjalan sesuai jalur. "Capaian ini menjadi komitmen Provinsi Kalsel dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat kedaulatan pangan lokal," ujarnya saat menerima kunjungan kerja DPD RI.
Ia menambahkan, "Keberhasilan itu tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, pelaku usaha, petani, serta dukungan masyarakat yang terus berkolaborasi dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di daerah." Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah Kalsel.
Strategi dan Tantangan dalam Menjaga Ketahanan Pangan
Pemerintah daerah Kalimantan Selatan terus berupaya melakukan inovasi untuk mencukupi kebutuhan pangan. Langkah ini mencakup upaya menjaga distribusi pangan agar tetap lancar dan harga stabil di seluruh wilayah. Selain itu, Pemprov Kalsel juga menyoroti pentingnya mobilisasi dan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal.
Peningkatan nilai tambah produk lokal ini dilakukan melalui dukungan terhadap UMKM, koperasi, serta penguatan jaringan distribusi daerah. Ariadi Noor berharap langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, juga dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Selatan.
Meskipun demikian, Ariadi mengakui bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama dalam menjaga ketahanan pangan Kalsel. Tantangan tersebut meliputi fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan cadangan pangan daerah, serta kebutuhan untuk meningkatkan standar keamanan dan gizi masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan data pangan yang akurat dan sistem informasi terintegrasi agar kebijakan dapat dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran. "Kami juga terus memperkuat kerja sama dengan Bapanas, Kementerian Pertanian, dan Bulog dalam pengendalian harga dan pasokan pangan guna menjaga stabilitas di daerah," kata Ariadi.
Harapan Kalsel untuk Kebijakan Pangan Nasional
Dalam kesempatan kunjungan kerja DPD RI, Pemprov Kalsel menyampaikan harapannya agar momen ini dapat menjadi sarana. Tujuannya adalah memperjuangkan penyempurnaan kebijakan pangan nasional yang lebih berpihak kepada daerah, petani, dan masyarakat kecil. Kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal sangat dibutuhkan.
Ariadi Noor berharap, "Semoga kunjungan kerja DPD ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan berdampak nyata bagi perbaikan kebijakan pangan ke depan." Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif. Terutama dalam mendukung upaya Ketahanan Pangan Kalsel dan daerah lainnya di Indonesia.
Sumber: AntaraNews