Jelang Pemilu, Singapura Lobi AS soal Chip AI dan Farmasi
Singapura turut terkena dampak terhadap kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat.
Pemerintah Singapura tengah berunding terkait konsesi ekspor produk farmasi ke Amerika Serikat, sambil memastikan akses terhadap chip kecerdasan buatan (AI) kelas atas dari pasar AS tetap terbuka. Hal ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, seperti dikutip dari laporan The Straits Times.
Gan mengatakan bahwa ia telah melakukan percakapan via telepon dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, pada Jumat lalu. Dalam perbincangan tersebut, Lutnick menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan kontrol ekspor chip, tidak hanya terhadap Singapura tetapi secara umum, dan ingin mencari solusi kreatif guna memperkuat hubungan perdagangan bilateral.
“Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada Menteri Lutnick mengenai sistem pengendalian ekspor Singapura serta bagaimana kami telah bekerja sama dengan mitra AS di bidang ini, sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Gan kepada media lokal.
Ia juga menegaskan bahwa Singapura tidak mentoleransi perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan keberadaannya di negara tersebut untuk melemahkan kontrol ekspor Amerika Serikat.
Produk farmasi merupakan komoditas penting dalam ekspor Singapura ke AS, mencakup lebih dari 10% dari total nilai ekspor. Pemerintah Singapura memandang perlu adanya konsesi dari pihak AS, mengingat sektor ini sebelumnya sempat terancam dikenakan tarif oleh mantan Presiden Donald Trump.
Tarif Impor untuk Singapura
Sebagai tambahan, pada Februari lalu, otoritas Singapura mendakwa tiga orang atas dugaan penipuan terkait pembelian server yang kemungkinan berisi chip Nvidia dan pengirimannya ke Malaysia. Kasus ini menjadi perhatian di tengah ketatnya pengawasan ekspor teknologi canggih.
Meski memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, Singapura tetap dikenakan tarif impor sebesar 10%, lebih rendah dibandingkan negara tetangganya, namun tetap menjadi beban bagi perekonomian yang sangat bergantung pada perdagangan global.
Di sisi lain, Singapura juga menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 menjadi 0%-2% setelah mengalami kontraksi sebesar 0,8% secara kuartalan pada kuartal pertama tahun ini.
Negara-kota tersebut dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 3 Mei 2025, di tengah tekanan ekonomi dan kekhawatiran masyarakat terkait tingginya biaya hidup.