Investasi Ratusan Triliun Batal Gara-Gara Premanisme, Pemerintah Kasih Solusi Begini
Ratusan investasi batal masuk ke Indonesia karena ulah premanisme berbaju Ormas.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM akhirnya angkat suara mengenai batalnya investasi bernilai ratusan triliun rupiah akibat aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum dari organisasi masyarakat (Ormas).
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno mengatakan pihaknya akan adakan rapat atau diskusi dan mengundang stakeholder terkait, dan mencarikan solusi bersama.
"Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan Kementerian Lembaga terkait. Dengan Kementerian Lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa sih masalahnya? Kalau tadi misalnya terkait adanya Ormas, kami akan adakan rapat, kami akan undang stakeholder terkait, dan mencarikan solusi bersama," kata Riyatno kepada media, Jakarta, Senin (10/2).
Riyatno menyatakan pihaknya memiliki tugas untuk menfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Sehingga apabila ada hambatan atau permasalahan yang terjadi, Kementerian Investasi khususnya di Deputi Pengendalian Pasar dan Modal akan menberikan solusi yang perlh dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L), bahkan pemerintah daerah (Pemda).
"Tugas kami adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Artinya mencarikan solusi apa-apa saja yang perlu kami koordinasikan dengan Kementerian Lembaga, bahkan dengan pemerintah daerah," tutur dia.
Lebih lanjut, Riyatno menyatakan tugas mereka memang mencakup seluruh proses investasi dari awal hingga akhir. Dia menjelaskan jika terjadi masalah di tengah proses investasi, pihaknya akan mencari solusi dengan berkoordinasi kembali dengan kementerian, lembaga terkait BUSAP, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
"Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi, kami akan koordinasi sekali lagi dengan Kementerian Lembaga terkait BUSAP, maupun dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota," tutup Riyatno.