Hati-Hati, Beras Subsidi Dioplos Jadi Produk Premium Beredar di Minimarket
Amran menyebut bukti-bukti terkait praktik pengoplosan ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa ada beras oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium telah beredar di beberapa minimarket terkenal. Hal itu terungkap setelah tim terkait melakukan pengambilan sampel dari berbagai tingkatan distribusi, termasuk dari beberapa minimarket dan supermarket.
"Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua," kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (2/7).
Namun, saat ini pihaknya mengaku telah melihat pihak minimarket yang secara tiba-tiba menarik produk beras oplosan tersebut dari peredaran setelah Amran membongkar kasus tersebut. Diharapkan langkah ini akan berdampak positif bagi konsumen.
Meski demikian, Amran menyebut bukti-bukti terkait praktik pengoplosan ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Terkait sanksi, Amran meminta agar penindakan hukum difokuskan pada produsen besar yang melakukan kecurangan, bukan kepada pedagang kecil.
"Jangan korbankan pedagang kecil. Tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran," kata dia.
Modus Pengoplosan
Dia menjelaskan bahwa pedagang eceran seringkali hanya menerima dan menjual barang tanpa mengetahui apakah produk tersebut sesuai standar atau tidak. Amran mengaku geram dengan pihak-pihak yang mempermainkan harga beras. Meskipun stok beras melimpah, harga di pasaran justru naik akibat praktik kotor ini.
Dia mengatakan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi ikut dioplos menjadi beras premium.
Modusnya, 80 persen beras SPHP diambil dan dicampur untuk dijadikan beras premium, sementara 20 persen sisanya dijual sesuai ketentuan di kios-kios.
Amran memperkirakan kerugian akibat pengoplosan beras SPHP ini mencapai Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir, atau sekitar Rp2 triliun per tahun. Ia menyebutkan ada 212 produsen merek bebas yang terlibat dalam kecurangan ini, dan mereka telah mulai dipanggil oleh Satgas Pangan Polri.