Biang Kerok Pertumbuhan Kredit di Mei 2025 Melambat

Angka kredit pada Mei lebih rendah dari pada April 2025 yang mencapai 8,88 persen.

Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun angka itu lebih rendah dari pada April 2025 yang mencapai 8,88 persen (yoy).

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan dari sisi penawaran, preferensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat di tengah standar penyaluran kredit (lending standard) yang mulai meningkat.

"Kondisi likuiditas perbankan masih memadai, meskipun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung melambat dari awal Januari 2025 sebesar 5,51 persen (yoy) menjadi 4,29 persen (yoy) pada Mei 2025," ucap Perry dalam konferensi pers RDG, Rabu (18/6).

Sementara itu, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh sektor jasa sosial, industri, dan lainnya, sedangkan kredit ke sektor Perdagangan, Pertanian, dan Jasa Dunia Usaha perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, masing-masing tercatat sebesar 13,74 persen (yoy), 4,94 persen (yoy), dan 8,82 persen (yoy) pada Mei 2025.

Tak hanya itu, pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,19 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,17 persen (yoy).

Dengan perkembangan kredit hingga Mei 2025 tersebut, dan prospek perekonomian ke depan, pihaknya memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran 8-11 persen.

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)," tutur dia.

Perry menuturkan total insentif KLM hingga minggu kedua Juni 2025 mencapai sebesar Rp372 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp164 triliun, bank BUSN sebesar Rp166,4 triliun, BPD sebesar Rp36 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,6 triliun.

"Ke depan, kami akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang didukung oleh perluasan sumber pendanaan, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas keuangan, Kementerian/Lembaga, perbankan, dan pelaku usaha," tutup Perry.