Bakrie Sumatera Plantations Lapor ke BEI: Belum Ada Aksi Korporasi Terkait PP Tata Kelola Ekspor SDA
Perusahaan masih mencermati perkembangan pembahasan regulasi tersebut dan akan melakukan penyesuaian.
Anak usaha Bakrie Grup, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP) menyatakan belum mengambil langkah maupun kebijakan khusus terkait rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Perseroan menilai regulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan sehingga belum dapat dievaluasi dampaknya terhadap kegiatan usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan BSP dalam surat tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atas permintaan penjelasan mengenai rencana penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA.
Mengutip Keterbukaan Informasi BEI, Selasa (26/5), Corporate Secretary PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Aditya Indrajati mengatakan, pihaknya masih mencermati perkembangan pembahasan regulasi tersebut dan akan melakukan penyesuaian apabila aturan telah ditetapkan secara resmi serta berlaku efektif.
Dalam keterangannya kepada BEI, BSP menjelaskan bahwa hingga saat ini perseroan belum dapat mengambil sikap ataupun langkah kebijakan tertentu terkait rencana penerapan PP Tata Kelola Ekspor SDA.
"Perseroan belum dapat mengambil sikap atau langkah kebijakan tertentu mengingat hingga saat ini ketentuan dimaksud masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara resmi, terlebih Perseroan tidak melakukan kegiatan ekspor secara langsung," kata Aditya.
Selain itu, Perseroan akan terus mencermati perkembangan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam dan akan melakukan penyesuaian yang diperlukan apabila regulasi dimaksud telah ditetapkan dan berlaku efektif.
Dampak terhadap Bisnis Belum Dapat Dievaluasi
Menanggapi pertanyaan BEI mengenai potensi dampak kebijakan tersebut terhadap perusahaan, BSP menyatakan hingga saat ini belum dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Perseroan menjelaskan bahwa dampak terhadap keberlangsungan usaha belum bisa dipastikan karena substansi aturan masih belum final dan belum diketahui mekanisme implementasinya.
Hal serupa juga berlaku terhadap kegiatan operasional perusahaan. Dari sisi keuangan, perusahaan juga belum dapat memperkirakan pengaruh kebijakan tersebut terhadap pendapatan, kondisi keuangan, maupun hubungan kerja sama dengan pelanggan yang telah ada saat ini.
Selain itu, BSP menegaskan bahwa risiko hukum yang bersifat material juga belum dapat diidentifikasi karena regulasi belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
Belum Ada Rencana Aksi Korporasi
Terkait strategi mitigasi yang akan ditempuh, BSP menyampaikan belum memiliki rencana tindakan korporasi khusus untuk merespons kebijakan tersebut.
"Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi secara khusus terkait kebijakan dimaksud, mengingat ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara resmi," ujarnya.
Namun demikian, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta akan melakukan penyesuaian yang diperlukan apabila regulasi dimaksud telah ditetapkan dan berlaku efektif.