Wamen PKP: Pemerintah Ingin Normalisasi Harga Tanah demi Tekan Harga Rumah
Kata Fahri, kendali atas harga tanah harus di normalisir kembali agar harga tanah menjadi layak.
Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah berencana akan melakukan upaya normalisasi harga tanah agar dapat dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau.
"Harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya (yang mahal), tapi karena harga tanah yang tidak masuk akal, sehingga tanah memang harus distabilisir oleh pemerintah. Ini yang oleh Presiden kita harus pakai pasal 33 (UUD 1945, red)” jelasnya saat Diskusi Publik dengan tema Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak, di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta, Rabu (6/8).
Maksudnya, kata Fahri, kendali atas harga tanah harus di normalisir kembali agar harga tanah menjadi layak. Turunkan harganya. Makanya, lanjut dia, Presiden Prabowo mendorong untuk menggunakan tanah negara agar harganya bisa diminilasir.
"Atau bahkan konsep sewa jangka panjang itu bisa nol. Sehingga kalau sudah harganya nol, berarti tinggal harga konstruksi," ujarnya.
Ia mencontohkan seperti yang dilakukan Semen Indonesia Grup saat membangun rumah percontohan dengan harga Rp 50 juta.
"Saya juga ketemu dengan beberapa perusahaan yang memakai konstruksi cuma Rp 60 juta. Artinya rumah itu mahal karena tanah, bukan karena bangunan," jelas pria asli Nusa Tenggara Barat ini.
Sebelumnya, Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida mengatakan percepatan realisasi program 3 juta rumah perlu kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, perbankan dan masyarakat.
Faktor regulasi menurut Totok akan sangat berpengaruh. Ia sempat menceritakan sulitnya mengikuti sinkronisasi regulasi, terutama dengan pemerintah daerah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Dedek Prayudi mengatakan Program 3 Juta Rumah adalah yang sangat penting di antara sejumlah program prioritas lainnya.
"Sebab, ada 35 persen masyarakat yang masih tinggal di hunian tak layak,” katanya.
Dedek menegaskan, Pemerintahan Presiden Prabowo ingin membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak.
"APBN ini betul-betul ditarik ke lapisan terbawah piramida masyarakat, supaya terasa melalui program-program unggulan, kebijakan strategis, dan program hasil terbaik cepat, seperti makan bergizi gratis, program 3 juta hunian, renovasi sekolah, juga ada program lain seperti cek kesehatan gratis dan lain-lain. Ini semua semata-mata ingin mengembalikan setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat program," katanya.