Rieke 'Oneng' Sentil Bapanas dan BULOG: Jangan Rumitkan Distribusi, Rakyat Dirugikan!
Stok beras cadangan pemerintah (SBCP) di gudang BULOG saat ini mencapai 3,9 juta ton.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka atau Oneng, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi permainan dalam distribusi dan harga kebutuhan pokok.
Hal ini disampaikannya setelah melakukan pantauan langsung ke pasar serta menerima aspirasi dari masyarakat terkait kelangkaan dan lonjakan harga sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, dan minyak goreng.
Rieke mengungkapkan bahwa berdasarkan pertemuannya dengan Direktur Utama Perum BULOG pada Senin (1/9), stok beras cadangan pemerintah (SBCP) di gudang BULOG saat ini mencapai 3,9 juta ton, dengan sekitar 1 juta ton di antaranya merupakan beras impor tahun 2024 yang telah disimpan selama lebih dari delapan bulan.
"Beras impor itu masih layak konsumsi. Tapi kalau tidak segera didistribusikan, bisa terancam jadi barang disposal," ujar Rieke seperti dikutip dari akun Instagram @riekediahp, Selasa (2/9).
Distribusi Terhambat, Hanya 303.000 Ton Tersalurkan
Rieke menyebut, pada tahun 2025, BULOG ditugaskan untuk mendistribusikan 1,5 juta ton beras. Namun hingga 1 September 2025, baru sekitar 303.000 ton yang berhasil disalurkan. Masih tersisa sekitar 1,196 juta ton yang belum didistribusikan.
Ia menilai, keterlambatan distribusi tersebut antara lain disebabkan oleh sistem perizinan yang tidak konsisten dan mekanisme distribusi yang masih rumit, termasuk sistem digital yang belum berjalan efisien.
Soal HET: Pemerintah Diminta Batalkan Kenaikan Harga Beras
Rieke juga menyoroti keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 299/2025.
Dalam aturan itu, HET beras medium dinaikkan dari Rp12.500/kg menjadi Rp13.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi. Sementara wilayah lainnya ditetapkan Rp14.000 hingga Rp15.500/kg.
Namun, Rieke menegaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) Pangan pada 1 September 2025, diputuskan bahwa tidak akan ada kenaikan HET mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Dalam pernyataannya, Rieke mengajukan tiga rekomendasi penting kepada pemerintah.
"Mendukung Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan kinerja Satgas Pangan dalam mencegah praktik-praktik permainan distribusi dan harga beras," ujarnya.
"Mendesak BULOG segera mendistribusikan cadangan beras, terutama 1 juta ton beras impor 2024, dengan prinsip first come, first out," dia menambahkan.
Mendesak Bapanas mencabut Keputusan No. 299/2025 dan mengembalikan HET ke aturan sebelumnya. Selain itu, ia meminta Bapanas segera menerbitkan petunjuk teknis pendistribusian beras yang lebih efisien dan memperbaiki sistem digital yang digunakan.
Kemudian, Rieke menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan kebijakan pangan secara lebih serius, demi memastikan kebutuhan pokok rakyat tetap terjangkau dan tersedia secara merata.
"Rakyat tidak boleh menjadi korban akibat kelambanan distribusi dan kebijakan yang tidak sinkron," ujarnya.