Visi Prabowo untuk Anak Indonesia 2045: Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing Global
Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk Anak Indonesia 2045, menciptakan generasi cerdas dan sehat yang mampu bersaing global. Berbagai program strategis telah digulirkan, termasuk perlindungan digital dan peningkatan kualitas pendidikan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan generasi muda Indonesia tumbuh menjadi individu yang cerdas dan sehat pada tahun 2045. Visi Prabowo untuk Anak Indonesia 2045 ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (27/6).
Hariqo menjelaskan bahwa target sederhana ini mengacu pada kondisi 19 tahun mendatang, di mana anak-anak Indonesia diharapkan tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga mampu bersaing di kancah global. Keinginan kuat ini menjadi landasan utama di balik berbagai program pemerintah yang sedang berjalan maupun yang telah diimplementasikan demi masa depan bangsa.
Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, pemerintah telah menggulirkan sejumlah inisiatif strategis. Program-program ini mencakup upaya perlindungan anak dari bahaya digital, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, hingga penyediaan gizi yang memadai.
Perlindungan Anak dari Dampak Digital Negatif
Salah satu program krusial yang digagas pemerintah adalah pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Kebijakan ini bertujuan untuk membentengi 71 juta anak Indonesia dari berbagai ancaman.
Ancaman tersebut meliputi kecanduan ponsel, potensi kerusakan punggung akibat postur yang salah, obesitas, paparan pornografi, serta risiko penculikan yang marak di dunia maya. Hariqo menegaskan bahwa ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia, sebuah langkah konkret diambil untuk melindungi anak-anak secara masif dari dampak negatif teknologi.
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Akses Pendidikan
Selain perlindungan digital, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga fokus pada perbaikan fasilitas pendidikan. Ribuan sekolah yang mengalami kerusakan telah dan akan diperbaiki secara bertahap untuk memastikan lingkungan belajar yang layak.
Pada tahun 2025, pemerintah berhasil merampungkan perbaikan 16.167 sekolah. Untuk tahun 2026, meskipun awalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merencanakan perbaikan 11.000 sekolah, Presiden Prabowo menginstruksikan peningkatan target secara signifikan menjadi 71.744 sekolah yang akan direhabilitasi.
Di sektor pendidikan, Presiden Prabowo juga memperkenalkan program Sekolah Rakyat yang sepenuhnya gratis. Melalui program ini, semua biaya yang terkait dengan pendidikan, mulai dari seragam, buku, sepatu, hingga pemeriksaan kesehatan, makan, bahkan tempat tinggal dan laptop, akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan beban finansial orang tua dan memastikan setiap anak memiliki akses setara terhadap pendidikan berkualitas.
Program Makan Bergizi Gratis dan Dampaknya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif yang paling disorot dan menunjukkan dampak positif signifikan. Survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat adanya perbaikan drastis pada status gizi dan kesejahteraan anak-anak.
Sebelum implementasi MBG, persentase anak-anak yang mengalami kelaparan cukup tinggi, namun kini angka tersebut telah menurun menjadi 16 persen. Sementara itu, persentase anak-anak yang merasa kenyang meningkat tajam dari 43 persen menjadi 84 persen. Konsumsi buah pada anak juga mengalami lonjakan signifikan, dari 26 persen menjadi 84 persen setelah program MBG berjalan.
Meskipun program ini sempat diwarnai beberapa polemik, Hariqo menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola. Contohnya, perubahan skema alokasi dana dapur yang kini disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, bukan lagi patokan tetap per dapur. Perbaikan ini, meskipun menimbulkan keluhan dari beberapa mitra yang sempat menghentikan MBG sementara, adalah konsekuensi yang harus dijalankan demi efektivitas dan akuntabilitas program.
Sumber: AntaraNews