Begini Pencerahan dari Iptu Benny Soal Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum

Polemik pernikahan beda agama tengah menjadi isu hangat belakangan ini di Indonesia. Menanggapi hal itu, Iptu Benny memberikan mencerahan soal pernikahan beda a

Mahkamah Agung
Hakim MK Ungkap Ada Pihak yang Ingin Sahkan Perkawinan Sejenis: Dosa pada Anak Cucu Kita

Arief mengingatka Indonesia memiliki ideologi Pancasila sehingga perkawinan sesama jenis tidak boleh dibairkan.

Mahkamah Konstitusi
Kemenag Buka Suara Soal Viral Pernikahan Dini di Media Sosial

Kemenag menegaskan KUA tidak melayani pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

pernikahan dini di indonesia
Kemenag Buka Suara Soal Viral Pernikahan Dini di Media Sosial

Kemenag menegaskan KUA tidak melayani pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

pernikahan dini di indonesia
Pj Gubernur Jakarta Klaim Terbitkan Atur PNS Boleh Poligami Demi Lindungi Keluarga

Teguh menjelaskan, perlindungan yang dimaksud dengan memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian.

ASN Poligami
PNS Jakarta Boleh Poligami, Ini Respons Mendagri Tito

Tito menuturkan dirinya akan berkunjung ke Pemprov Jakarta pada Senin, 20 Januari 2024.

Poligami
Pemprov Jakarta Pastikan PNS Boleh Poligami Sesuai Peraturan Pemerintah Pusat

Menurut Chaidir melalui Pergub ini PNS tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu atau bercerai tanpa izin dari atasan.

Poligami
Wamendagri Bima Arya Bicara Aturan Baru Usai PNS Jakarta Boleh Poligami

Hal ini disampaikan Bima merespons Pemprov Jakarta Jakarta yang menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Perkawinan dan Perceraian.

poligami asn jakarta
Mahkamah Agung Selesaikan 26.903 Perkara Sepanjang Tahun 2023

Mahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.

Mahkamah Agung
MK Tolak Permohonan Warga Tak Beragama Tercatat dalam KTP dan KK, Ini Alasannya

MK menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui dalam UU Adminduk.

Administrasi Kependudukan