Ultimatum Tegas Prabowo untuk Mafia Hutan Pasca Bencana Sumatera

Ultimatum Tegas Presiden untuk Mafia Hutan

Langkah Presiden Prabowo tidak berhenti pada retorika semata, melainkan diwujudkan dengan pelibatan aparat keamanan dalam penanganan pasca-banjir. Instruksi langsung diberikan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menyikat habis tambang ilegal dan pembalakan liar di hulu, tanpa toleransi terhadap praktik "beking-bekingan". Bagi Presiden, perusakan lingkungan yang menyebabkan penderitaan rakyat adalah ancaman terhadap kedaulatan negara, setara dengan musuh asing.

Komitmen pemerintah untuk pembenahan tata kelola sumber daya alam (SDA) ditegaskan satu bulan pasca-bencana guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Operasi penertiban gencar dilakukan di beberapa titik kritis di Sumatera, dengan penyitaan alat-alat berat yang ditemukan tersembunyi di hutan. Polisi hutan, yang sebelumnya kekurangan personel, kini mendapat dukungan penuh dari satuan TNI untuk menyisir kawasan terlarang.

Pemerintah pusat juga mencabut izin usaha sejumlah perusahaan perkebunan sawit dan pemanfaatan kayu hasil hutan berskala jutaan hektare di Sumatera. Perusahaan-perusahaan ini dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana. Selain sektor kehutanan, lima perusahaan tambang yang dinilai memiliki potensi serupa juga mengalami nasib pencabutan izin.

Ultimatum dari Presiden sangat jelas, perusahaan yang terbukti menanam di luar konsesi atau tidak memenuhi kewajiban reboisasi akan dicabut izinnya. Kebijakan ini, meskipun berisiko menimbulkan gejolak ekonomi jangka pendek, dipilih oleh Presiden demi keselamatan jangka panjang. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah mafia hutan.

Penegakan Hukum dan Pemulihan Kawasan Hutan

Sebagai bukti nyata penegakan hukum di sektor kehutanan, uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan dipajang setinggi 1,5 meter di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dana sitaan yang terkumpul mencapai Rp6,6 triliun, dihimpun dari penegakan hukum atas pelanggaran kawasan hutan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sumatera. Jumlah ini terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif oleh Satgas PKH dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI.

Penyerahan ini merupakan bagian dari pengembalian kawasan hutan tahap V seluas 896.969 hektare kepada negara. Jauh sebelum ultimatum Presiden Prabowo, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560 hektare, melampaui target awal hingga lebih dari 400 persen. Nilai indikatif lahan yang kembali dikuasai negara tersebut diperkirakan melampaui Rp150 triliun.

Sebagian lahan yang telah dipulihkan itu telah diserahkan kepada kementerian terkait untuk dimanfaatkan kembali. Di antaranya, 1.708.033 hektare lahan kelapa sawit dikelola PT Agrinas Palma Nusantara, 688.427 hektare kawasan konservasi diserahkan untuk pemulihan ekologis, serta 81.793 hektare kawasan Taman Nasional Tesso Nilo akan dihutankan kembali. Ini merupakan langkah konkret dalam upaya pemulihan lingkungan.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk menyetop seluruh permohonan perizinan pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Kebijakan ini menegaskan prioritas negara terhadap kepentingan umum di atas kepentingan individu atau korporasi.

Menanam Harapan Baru Melalui Reforestasi

Bencana pasca-banjir Sumatera kali ini bukan sekadar tentang pembagian bantuan atau pembangunan hunian sementara. Ini adalah cerita tentang keberanian negara menunjuk penyebab musibah dan memulihkan kembali hutan yang rusak. Greenpeace Indonesia mengungkap bahwa mayoritas daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera berada dalam kondisi kritis karena tutupan hutan alam menyusut hingga kurang dari 25 persen.

Salah satu DAS yang paling parah adalah DAS Batang Toru di Sumatera Utara, yang mengalami deforestasi 70 ribu hektare sejak 1990. Kini tersisa 167 ribu hektare hutan alam, sementara 94 ribu hektare lainnya telah dikuasai berbagai izin industri seperti tambang, sawit, dan PLTA Batang Toru. Kondisi ini memperparah potensi erosi tahunan yang mencapai 31,6 juta ton, dengan hulu berubah menjadi pertanian kering dan hilir menjadi kawasan perkebunan serta industri.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 23 September 2025, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia dalam program reboisasi atau reforestasi berskala besar. Program ini menargetkan lahan seluas 12 juta hektare dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi ancaman bencana alam di tengah perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kehutanan produktif.

Program reforestasi yang kini dijalankan Kementerian Kehutanan menggunakan pendekatan multiusaha atau multitanaman. Ini tidak hanya memulihkan fungsi ekologis hutan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pohon-pohon seperti trembesi, mahoni, kulim, sengon, aren, pulai, jengkol, petai, hingga durian, kini mulai tumbuh subur di sentra pembibitan Taman Nasional Tesso Nilo. Perkebunan sawit di lokasi itu ditebang dan diganti dengan bibit pohon yang ditopang oleh akar yang kuat.

Bagi warga Sumatera yang sedang membersihkan sisa lumpur di ruang tamu mereka, ketegasan Presiden Prabowo memberikan setitik harapan. Harapan bahwa di masa depan, hujan deras akan kembali menjadi berkah yang menyuburkan tanah, bukan lagi lonceng kematian yang menyemburkan lumpur dan banjir bandang dari hutan yang dilukai tangan manusia.

Sumber: AntaraNews