Rapat Kertanegara 3 Jam: Presiden Prabowo Evaluasi DHE, Efektivitas Belum Menggembirakan?
Presiden Prabowo panggil menteri bahas evaluasi DHE di Kertanegara. Efektivitas PP Nomor 8 Tahun 2025 dinilai belum optimal, ada celah yang perlu diperbaiki.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (12/10) malam. Pertemuan penting ini fokus membahas beberapa isu strategis nasional, termasuk evaluasi mendalam terhadap Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama adalah sistem keuangan dan perbankan Indonesia. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan dampak dari PP DHE yang telah diberlakukan.
PP Nomor 8 Tahun 2025, yang diterbitkan pada Februari 2025, mewajibkan eksportir sumber daya alam (SDA) menyimpan DHE di bank dalam negeri mulai 1 Maret 2025. Namun, hasil implementasinya dinilai belum cukup menggembirakan, memicu kebutuhan akan kajian lebih lanjut.
Evaluasi Efektivitas Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas efektivitas PP DHE. "Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE," ujarnya di hadapan media.
Kebijakan ini, yang mewajibkan penempatan DHE SDA di bank-bank domestik, diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa negara. Namun, hasil awal menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal, mendorong pemerintah untuk meninjau ulang regulasi yang ada.
Pemerintah menyadari bahwa implementasi kebijakan sebesar ini memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap regulasi memberikan dampak positif yang maksimal bagi perekonomian nasional.
Identifikasi Celah dan Tantangan Implementasi DHE
Prasetyo Hadi mengakui bahwa masih terdapat beberapa celah dalam PP DHE yang telah diterbitkan. Celah-celah ini memungkinkan para pengusaha belum menempatkan dana devisa hasil ekspornya secara optimal di dalam negeri.
"Ya masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," kata Prasetyo. Identifikasi celah ini menjadi fokus utama dalam rapat terbatas tersebut.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar celah-celah tersebut segera dipelajari dan dicari solusinya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh DHE SDA dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan ekonomi nasional.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi agar lebih efektif. Dengan demikian, potensi devisa yang besar dari sektor ekspor sumber daya alam dapat benar-benar berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Target Devisa dan Harapan Pemerintah
Dalam pidatonya pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto pernah menargetkan peningkatan devisa Indonesia. Beliau berharap devisa dapat menyentuh minimal 100 miliar dolar AS dalam setahun ke depan setelah kebijakan DHE SDA diberlakukan.
Target ambisius ini menunjukkan harapan besar pemerintah terhadap kebijakan DHE. Penempatan devisa di bank dalam negeri diharapkan tidak hanya memperkuat cadangan devisa, tetapi juga mendorong likuiditas perbankan nasional.
Rapat di Kertanegara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kehadiran para menteri terkait menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal kebijakan ini. Mereka bersama-sama mencari solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi devisa hasil ekspor demi kemajuan ekonomi Indonesia.
Sumber: AntaraNews