Puan Sebut Megawati Sempat Tolak Revisi UU TNI: Sebelum Dibahas Bersama
Terkait posisi PDIP apakah mendukung atau menolak, Puan hanya meluruskan terhadap hal-hal yang tak sesuai di muatan revisi perubahan UU TNI.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sempat menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Ya itu kan sebelum kita bahas bersama," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (17/3).
Puan mengatakan, revisi UU TNI sudah dijelaskan secara jelas oleh pimpinan DPR dan panitia kerja (panja) revisi UU TNI. Khususnya mengenai tiga pasal yang diubah.
"Jadi silakan dilihat hasil panja tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari panja yang akan kita putuskan bersama," ucap Puan.
Lebih lanjut, terkait posisi PDIP apakah mendukung atau menolak, Puan hanya meluruskan terhadap hal-hal yang tak sesuai di muatan revisi perubahan UU TNI tersebut.
"Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," imbuh dia.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal revisi undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan menolak revisi tersebut.
"Undang-undang, nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah, yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, (30/6).
Megawati menyinggung soal Tap MPR Nomor VI/MPR/2020. Aturan ini mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri.
Megawati tak menyoal soal kesetaraan umur. Hal itu yang menjadi fokus dari revisi. Dia menilai ke depannya, akan terjadi kesetaraan di TNI dan Polri. Misalnya, soal alutsista.
"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AU (TNI Angkatan Udara) RI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," pungkas Megawati.