Projo Ingatkan Pemerintah Soal Kebijakan Ekonomi dan Penegakan Hukum Humanis

Rakyat tengah menghadapi tekanan berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Deklarator Projo Haposan Situmorang, menyampaikan kritik terhadap kondisi sosial-ekonomi yang terjadi saat ini. Ia menilai rakyat tengah menghadapi tekanan berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan menurunnya daya beli.

"Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang justru boros anggaran, seperti program MBG, Danantara, Koperasi Merah Putih, subsidi gas 3 kg, hingga penambahan kursi kabinet dan wakil menteri yang tidak efektif dan efisien. Belum lagi pungutan pajak yang tidak adil dan kontroversial," kata Haposan dalam pernyataannya, Jumat (12/9).

Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut bukan hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memperbesar kemarahan rakyat. Ia juga menyoroti kebijakan pemotongan transfer daerah pada APBN 2026 yang dinilainya berpotensi menimbulkan isu disintegrasi maupun separatisme.

Penanganan Demonstrasi Dinilai Ceroboh

Haposan mengingatkan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional rakyat. Namun ia menyayangkan cara aparat dalam menangani aksi protes yang menurutnya arogan dan ceroboh hingga menimbulkan korban jiwa.

"Kampus adalah zona aman bagi kaum intelektual. Masuknya aparat ke dua kampus di Bandung dengan alasan apapun tidak dibenarkan," tegasnya.

Ia menilai Presiden seharusnya bergerak cepat di saat krisis, memberi arah yang jelas, dan mengumumkan langkah konkret untuk mencegah kekosongan keputusan. "Prabowo seharusnya tegas dan transparan memberi instruksi, serta memastikan adanya akuntabilitas di tubuh penegak hukum sipil maupun lembaga intelijen," ujarnya.

Desakan Evaluasi

Haposan juga menilai ada upaya sistematis yang seolah-olah ingin menampilkan Presiden tidak mampu memimpin. "Kebijakan yang menimbulkan kegaduhan keluar bergantian dan berurutan, seakan disengaja. Presiden harus segera evaluasi dan tindak tegas pejabat yang tidak menjalankan tugasnya memberikan informasi intelijen yang tepat," tegasnya.

Ia meminta pemerintah mengusut tuntas kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, termasuk insiden penganiayaan ojol oleh oknum Brimob serta meninggalnya pengunjuk rasa pada aksi 28–30 Agustus. "Bentuk Tim Investigasi Independen, dan beri tindakan tegas kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk pertanggungjawaban," tambahnya.

Pemberantasan Korupsi dan Reformasi DPR

Haposan juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai langkah menyelamatkan anggaran negara. "Defisit anggaran salah satunya akibat perilaku korupsi para penyelenggara negara. Kami meminta KPK, Kejagung, dan Polri menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang selama ini mengendap," ucapnya.

Ia juga menyinggung DPR yang menurutnya harus menghentikan upaya kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru. "Publikasikan transparansi anggaran DPR, periksa anggota bermasalah, dan lakukan reformasi besar-besaran, termasuk menolak mantan koruptor masuk parlemen," katanya.

Seruan Humanis

Di akhir pernyataannya, Haposan menyampaikan keprihatinan mendalam atas korban jiwa baik dari pihak demonstran maupun aparat. Ia menolak segala bentuk kekerasan dan meminta aparat menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.

"Kami mengimbau masyarakat tetap solid, menolak kekerasan, memverifikasi informasi, dan menjaga etika dialog. Pemerintah harus kembali memulihkan ekonomi rakyat yang terdampak kebijakan sembrono tanpa membebani mereka dengan pajak tambahan," tutup Haposan.