Mendagri Ajak Pemda Sulut Tangkap Program Prioritas Nasional untuk Pembangunan Daerah
Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan Program Prioritas Nasional, demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) dan kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) agar aktif menangkap program unggulan pemerintah pusat. Ajakan ini disampaikan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan berbagai inisiatif nasional yang bertujuan langsung untuk kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027. Acara penting ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan daerah.
Langkah ini bertujuan agar program pemerintah pusat dapat direalisasikan secara maksimal di daerah, mengingat Provinsi Sulut memiliki kapasitas fiskal sedang. Dengan demikian, pemda diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik.
Optimalisasi Program Prioritas Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti bahwa satu program unggulan Presiden, yaitu program perumahan, sudah mampu memberikan manfaat besar bagi para pimpinan dan pengambil kebijakan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ini menunjukkan potensi besar dari program-program prioritas lainnya.
Selain perumahan, Mendagri juga menyebutkan berbagai program lain yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pemda. Program-program tersebut meliputi ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda.
Tidak hanya itu, terdapat juga program rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan, dan pergaraman nasional yang menjadi fokus pemerintah pusat. Semua inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat di berbagai sektor kehidupan.
Pemanfaatan program-program unggulan ini tidak hanya sekadar menjalankan instruksi pusat, melainkan juga menjadi bentuk kreativitas daerah. Pemda dapat mengadaptasi dan mengimplementasikan program-program ini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Peran Pemda dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Mendagri menjelaskan bahwa optimalisasi program unggulan pemerintah pusat juga dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD ini penting untuk kemandirian fiskal daerah.
Sebagai contoh, pemda dapat mendukung implementasi program tiga juta rumah di daerah masing-masing. Caranya adalah dengan mempermudah perizinan melalui penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Mal Pelayanan Publik merupakan sistem satu atap yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan non-perizinan. Dengan adanya MPP, proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga menarik minat sektor swasta untuk berinvestasi.
Kemudahan perizinan ini akan mendorong sektor swasta berkontribusi pada pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD melalui retribusi dan pajak daerah. Ini menciptakan siklus positif antara investasi, pembangunan, dan pendapatan daerah.
Dalam acara Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting. Mereka termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan program prioritas nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews