LIVE

Belum Terima DIM RKUHAP dari Pemerintah, Ini Penjelasan Ketua DPR

Puan menegaskan hingga saat ini dirinya belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan ditugaskan membahas RKUHAP.

rkuhap
Belum Terima DIM RKUHAP dari Pemerintah, Ini Penjelasan Ketua DPR (merdeka.com)

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia mengatakan DPR RI baru saja memulai masa sidang ke-IV tahun sidang 2024-2025.

"Belum (terima DIM RKUHAP). Ini kan baru masuk sidang, kita belum lihat semua surat yang datang," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Puan menegaskan hingga saat ini dirinya belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan ditugaskan membahas RKUHAP.

"Belum ada (penunjukan komisi untuk membahas RKUHAP)," tambahnya.

Pemerintah Resmi Serahkan DIM RKUHAP ke DPR

Pemerintah telah menandatangani naskah DIM RKUHAP dalam acara yang digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (23/6). Penandatanganan dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi negara.

Turut menandatangani Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Jaksa Agung ST Burhanuddin; Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Ketua Mahkamah Agung Sunarto.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengungkapkan, jumlah DIM yang diajukan Pemerintah kepada DPR mencapai ribuan.

"Sekitar 6.000," kata Eddy Hiariej dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
N
Reporter Nur Habibie
Soal RUU Polri, Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres & Draf yang Beredar Tak Resmi

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Berita Puan Maharani
DPR Belum Terima Supres Revisi UU Polri

Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.

UU Polri
Puan Jawab Isu Tarik Menarik Komisi III dan Baleg DPR untuk Bahas Revisi KUHAP

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Puan Maharani
Puan Jawab Isu Tarik Menarik Komisi III dan Baleg DPR untuk Bahas Revisi KUHAP

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Puan Maharani
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

capim kpk
41 RUU Prolegnas Prioritas Ditargetkan Selesai Pada 2025

Alat kelengkapan dewan (AKD) diminta mulai menjalankan pembentukan undang-undang. Agar DPR bisa menyelesaikan target Prolegnas.

Prolegnas Prioritas
Puan Serahkan Buku Memori Kinerja DPR 2019-2024 di Pelantikan DPR Periode 2024-2029

Secara simbolis, buku memori kinerja tersebut diserahkan Puan kepada pimpinan sementara DPR.

DPR RI
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung

DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.

RUU Wantimpres