LIVE

Akademisi UI Kritik Mekanisme Pemilu, Usulkan Bawaslu hingga Cabut Wewenang MK

Menurutnya, Bawaslu merupakan badan ad-hoc yang seharusnya tidak dipermanenkan karena tak perlu.

uu pemilu
Akademisi UI Kritik Mekanisme Pemilu, Usulkan Bawaslu hingga Cabut Wewenang MK (merdeka.com)

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah mengusulkan lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibubarkan dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani sengketa pemilu.

Hal tersebut diungkapkan Chusnul saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

"Bawaslu, bubarkan saja. Saya sejak 2006 mengatakan Panwaslu saja enggak perlu, apalagi Bawaslu ya," ujar Chusnul dalam rapat.

Menurutnya, Bawaslu merupakan badan ad-hoc yang seharusnya tidak dipermanenkan karena tak perlu.

"Nanti kan saya di-itu Bawaslu se-Indonesia pasti marah dengan saya. Tapi enggak apa-apa, saya 2006 saja sudah bicara sebelum Bawaslu, baru Panwaslu," kata dia

Selain itu, Chusnul juga mengusulkan wewenang MK untuk menangani sengketa kepemiluan dikoreksi.

"Bayangkan semua sengketa pemilu harus ke MK. Memang anggota majelisnya baca?" ujar dia.

Soroti Sengketa Pemilu di MK

Chusnul lantas menyinggung sengketa pemilu yang dilayangkan paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke MK saat Pilpres 2014.

"Saya tanya di Pilpres 2014 kepada lawyer gugatannya di MK. Itu kelompoknya Pak Prabowo-Sandiaga Uno, foto kopi saja Rp2 miliar. Itu dilihat enggak? Dilihat misalnya, belum dibaca, dilihat enggak? Enggak Bu," ucap Chusnul.

"Kalau dulu sempat yang pertama Pilkada itu sengketanya hanya kalau sengketa Bupati di Provinsi, sengketa Provinsi MA. Sehingga itu kita bagi kekuasaan bagaimana menyelesaikan sengketa. Tapi kan saya bilang Pilkada di DPRD, enggak terlalu lah kalau harus sengketa-sengketa," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Muhamad Agil Aliansyah
D
Reporter Delvira Hutabarat
Yusril Balas Mahfud Soal Mahkamah Kalkulator: Tidak Relevan Mengutip Pendapat 2014

Yusril mengakui pernyataan itu disampaikannya pada 2014 lalu atau sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

sidang sengketa pilpres 2024
Di Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud Cerita MK Beberapa Negara Ini Berani Batalkan Hasil Pemilu Curang

Mahfud menjelaskan, MK sebenarnya bisa memberikan keputusan berani yaitu membatalkan hasil Pemilu curang.

Mahfud MD
Mahfud Sebut KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada, Cak Imin: Masukan Penting Agar Berhati-Hati

Cak Imin mengatakan pernyataan Mahfud tersebut bisa menjadi warning atau peringatan

Mahfud MD
Mahfud Sebut KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada, Cak Imin: Masukan Penting Agar Berhati-Hati

Cak Imin mengatakan pernyataan Mahfud tersebut bisa menjadi warning atau peringatan

Mahfud MD
Mahfud MD Ungkap MK Pernah Batalkan Putusan Pemilu yang Terbukti Curang

Mahfud menegaskan pemilu bisa saja dibatalkan, jika terjadi kecurangan dan didiskualifikasi.

berita video
Pakar Nilai Ubah Batas Usia Capres-Cawapres Tugas DPR dan Pemerintah Bukan MK

Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan kalau nantinya MK justru akan diolok-olok karena telah melakukan penyelewengan tugas.

Gugatan batas usia capres-cawapres
Mahfud MD: KPU Kini Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada

Mahfud MD mengaku mendapat kabar bahwa komisioner KPU kerap menggunakan fasilitas mewah ketika tugas di daerah namun bukan untuk peruntukkannya.

Mahfud MD
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Sidang Putusan MK
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Anies Baswedan
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Kawal Putusan MK
VIDEO: Hakim Saldi Isra Keras MK Bukan 'Keranjang Sampah' Tumpuan Penyelesaian Pemilu

Saldi Isra mengatakan masih ada lembaga lain yang bisa menyelesaikan pemilu, seperti Bawaslu bahkan Gakkumdu.

Saldi Isra
Pakar Nilai Berdasarkan UU, MK Tak Berwenang Tangani Dugaan Pelanggaran TSM Pemilu

Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.

kecurangan pemilu 2024
MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres, Kenapa Ambang Batas Presiden Ditolak?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat capres dan cawapres di UU Pemilu menuai kontroversi. MK dianggap tidak konsisten.

Mahkamah Konstitusi