Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan dan Transisi Energi
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah meninggalkan pola rapat yang bersifat administratif dan seremonial.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah meninggalkan pola rapat yang bersifat administratif dan seremonial. Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai fokus pada eksekusi langsung program lintas sektor untuk menjawab persoalan konkret di masyarakat.
"Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas," ujarnya dalam kegiatan Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Semarang, Selasa (12/5/2026).
Bima menegaskan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Di sisi lain, daerah juga dituntut mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena Indonesia tengah berpacu memanfaatkan bonus demografi agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia meminta kepala daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini dinilai menghambat kerja sama antardaerah, terutama dalam distribusi pasokan pangan.
Big Data dan Kerja Sama Daerah Dinilai Krusial
Dalam kesempatan itu, Bima menyoroti pentingnya penguasaan big data yang presisi dan real-time agar pemerintah daerah dapat mengambil keputusan secara cepat dan efektif. Ia mengatakan data yang akurat sangat dibutuhkan untuk memetakan daerah surplus komoditas pangan dan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
"Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan," jelasnya.
Selain sektor pangan, Bima juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi berbagai persoalan strategis lainnya.
Dorong Transisi Energi dan Kendaraan Listrik
Bima turut menyoroti percepatan transisi energi, khususnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah memahami Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.
Menurut Bima, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar.
Manfaat tersebut antara lain efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga terbukanya lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Kepala Daerah Diminta Kreatif Tingkatkan PAD
Selain itu, Bima juga mendorong kepala daerah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi wilayah masing-masing demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan peningkatan PAD tidak selalu harus dilakukan melalui kenaikan pajak, melainkan bisa diwujudkan lewat kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.
"Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak," pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi bersama perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.