VIDEO: Pembelaan Menteri Sakti di Balik Larang Cabut Pagar Laut

Proses pembongkaran pagar laut akan dilaksanakan dengan memperhatikan koridor hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Namun apabila pemagaran tersebut sudah mengantongi izin, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Pembangunan di ruang laut seharusnya mendapat izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pembangunan di ruang laut seharusnya mendapat izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono meminta penguatan anggaran melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Kelautan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk pemanfaatan laut nasional.

Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.

Selain karena anggaran, Trenggono melanjutkan, KKP juga saat ini melakukan penguatan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

"Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas illegal juga," Menteri KKP Sakti

Trenggono mengakui kurang pengawasan, hingga muncul pagar laut di Tangerang

Trenggono terlihat hadir pukul 15.10 WIB di tengah guyuran hujan yang cukup deras.

Pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif

Pihak yang bertanggung jawab atas kasus pagar laut tak hanya dikenakan sanksi administratif.