VIDEO: Menohok Deddy Sitorus PDIP Sindir Pedas Polisi Jadi Masalah Bagi Demokrasi

Deddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.

Hal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.

"Kalau ada institusi Jaksa, kepolisian, ASN, kepala desa masih bisa cawe-cawe, ya omong kosong," kata Deddy.

"Kalau ada institusi Jaksa, kepolisian, ASN, kepala desa masih bisa cawe-cawe, ya omong kosong," kata Deddy.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.

Dia menyoroti 60 persen Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Dalam rapat, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus emosi setelah melihat 60 persen Pilkada bermasalah.

Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.

Bambang Rukminto menilai, salah satu penyebab maraknya pelanggaran hukum di tubuh Polri adalah tidak berjalannya reformasi kepolisian.

Hasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.

Sigit mempersilakan awak media menanyakan ke partai politik soal tudingan keterlibatan parcok dalam Pilkada 2024.