VIDEO: Menko Luhut Keras Sebut OTT KPK Drama dan Kampungan!

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.

Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.

Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.

Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

Luhut pun meminta jangan senang jika ada masalah yang terjadi

Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.

Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.

Menurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"

Luhut mengatakan harus membangun sistem agar tidak ada OTT.

"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut