Tito Karnavian Minta Gubernur DKI Tata Kawasan Kumuh, Simak Daftarnya
Permintaan itu diajukan lantaran Mendagri Tito percaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya kemampuan fiskal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melakukan penataan kawasan kumuh di ibu kota. Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan kualitas hunian dan memperbaiki lingkungan permukiman di Jakarta.
Permintaan itu diajukan lantaran Mendagri Tito percaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya kemampuan fiskal untuk mengalokasikan anggaran bagi masalah perumahan.
"Kita tahu bahwa kemampuan daerah berbeda-beda, tapi Jakarta punya kemampuan fiskal yang cukup kuat. PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kalau tidak salah 68 persen dari APBD-nya," ujar Tito di Kantor Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Jakarta, dikutip Jumat (14/11).
Pramono cs dalam penyusunan APBD
Tito berharap, Pramono cs dalam penyusunan APBD nantinya bisa menyelaraskan program penataan kawasan kumuh dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah yang digaungi oleh Kementerian PKP.
Menurut dia, setidaknya ada 6 standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Antara lain terkait pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta masalah sosial.
"Itu yang siapkan dari DKI, sebagai salah satu standar pelayanan minimal, diantaranya adalah masalah perumahan," kata Tito.
Memegang data rinci
Ia mengaku tidak memegang data rinci soal berapa jumlah kawasan kumuh di Jakarta, lantaran itu dipegang oleh Pemprov DKI.
"Tapi saya tahu daerah-daerah kumuh seperti Tanah Tinggi, Tambora, Jembatan Lima, kemudian di daerah Senen, Kemayoran, Cilincing, Muara Karang dan lainnya," bebernya.
Bedah Rumah di Maluku Utara
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), untuk menyalurkan program BSPS alias bedah rumah kepada ribuan rumah tak layak huni (RTLH) di Maluku Utara.
Rencana ini mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menerima kunjungan dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos di ruang kerja Menteri PKP, Jakarta, Kamis (13/11) malam.
Maruarar Sirait alias Ara mengatakan, pihaknya bakal meningkatkan penyaluran program BSPS di Maluku Utara. Seiring adanya tambahan anggaran untuk program tersebut di APBN 2026.
"Ya pasti kita tingkatkan. Kita lagi mengkonsultasi, karena peningkatannya kan sangat signifikan. Kepercayaan Presiden Prabowo dan teman-teman DPR (untuk program BSPS) luar biasa," ujar Ara.
50 Ribu Rumah Tak Layak
Sementara Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos mengutarakan, total ada sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni di wilayah kerjanya, semisal dalam bentuk rumah panggung di pesisir laut. Pemprov Malut pun bakal memanfaatkan program corporate social responsibility (CSR) dari salah satu bank Himbara, sebagai dana untuk menjalankan program bedah rumah tersebut.
"Kita di Maluku Utara ada sekitar 50 ribu rumah tidak layak uni. Saya juga belajar dari Pak Menteri (PKP) bagaimana mengoptimalkan CSR Untuk bisa memberikan bantuan rumah kepada masyarakat Maluku Utara," tuturnya.
"Kita dalam waktu dekat ada rumah-rumah panggung di laut. Kita relokasi ke darat dan dibangun juga dengan dana CSR dari BNI," kata Sherly.