Survei LSI: 47 Persen Rakyat Khawatir Ada Pungli Penanganan Kasus Hukum

LSI mengatakan, rakyat skeptis dengan dugaan pungli ke aparat penegak hukum.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, sebagian besar masyarakat mengaku khawatir ada biaya pungutan liar (pungli) bila harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Hal tersebut diungkapkan dalam survei LSI yang dilakukan pada 22 hingga 26 Maret 2025.

Sebanyak 9 persen publik mengaku sangat setuju dan 38 persen di antaranya ikut setuju kekhawatiran adanya pungli ketika melaporkan suatu kasus pidana yang dialami.

Umumnya, masyarakat sudah mengetahui perihal hak dan kewajibannya melaporkan suatu kasus ke aparat penegak hukum hingga informasi tahapan proses yang harus dilaluinya.

Hanya saja pada praktiknya, sebanyak 18 persen rakyat menganggap tidak mudah untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berawjib seperti tahapan yang harus dilalui hingga waktu yang dibutuhkan untuk menangani perkara tersebut.

"Responden yang menyatakan mereka atau orang di sekitar mereka pernah berurusan dengan aparat penegak hukum juga menunjukkan tingkat setuju yang lebih tinggi terhadap pernyataan apakah mereka khawatir harus membayar biaya tambahan kepada aparat penegak hukum di luar biaya yang sudah ditetapkan, dibandingkan dengan mereka atau orang di sekitar mereka yang tidak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum," kata Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam paparan rilis survei di kawasan Jalan Bangka Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (13/4).