Sosiolog Unram Sebut Pembakaran Gedung DPRD NTB Kurang Relevan, Ingatkan Tragedi 2000 Silam
Aksi pembakaran Gedung DPRD NTB pada 30 Agustus 2025 disesalkan sosiolog Unram, yang menilai tindakan anarkis ini kurang relevan dan berpotensi mengulang sejarah kelam.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kota Mataram pada 30 Agustus 2025 berakhir ricuh. Insiden tersebut mencapai puncaknya dengan pembakaran Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa ini sontak menarik perhatian publik dan memicu keprihatinan banyak pihak.
Sosiolog Universitas Mataram, Saipul Hamdi, menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut. Ia menilai bahwa aksi anarkis seperti pembakaran gedung ini kurang relevan untuk wilayah NTB. Menurutnya, hal serupa lebih sering terjadi di kota besar dengan kontestasi politik tinggi.
Saipul Hamdi menekankan bahwa masyarakat perlu belajar dari pengalaman masa lalu yang kelam. Peristiwa ini menunjukkan potensi dampak negatif yang bisa timbul dari tindakan anarkis. Ia juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencari solusi damai.
Analisis Sosiolog: Relevansi Aksi Anarkis di NTB
Saipul Hamdi menyoroti perbedaan konteks antara Mataram dan kota-kota besar seperti Jakarta. Di ibu kota, aksi anarkis kerap dipicu oleh tingginya kontestasi politik yang memanas. Namun, di Lombok, ia melihat tidak ada isu serius yang seharusnya memprovokasi demonstran melakukan perusakan fasilitas umum. Ia menegaskan bahwa aksi semacam itu tidak proporsional dengan permasalahan yang ada.
Meskipun isu pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan sempat mencuat, Saipul berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya menjadi ranah penegak hukum. Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya dan mendorong penuntasan masalah. Namun, tindakan membakar gedung dianggapnya sebagai respons yang sangat berlebihan dan tidak sesuai.
Saipul juga mengaitkan aksi anarkis ini dengan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ia melihat adanya jurang pemisah yang jauh antara kelompok kaya dan miskin. Fenomena ini, menurutnya, dapat memicu kecemburuan sosial yang berujung pada tindakan merusak, termasuk insiden pembakaran Gedung DPRD NTB.
Belajar dari Sejarah dan Antisipasi Pemerintah
Saipul Hamdi mengingatkan kembali peristiwa kelam pembakaran gereja di Mataram pada 17 Januari 2000. Kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Lebih dari itu, insiden tersebut melumpuhkan perekonomian daerah selama tiga tahun lamanya. Ini menjadi pelajaran penting tentang dampak jangka panjang dari kerusuhan.
Untuk mendinginkan situasi, Saipul menyarankan agar pemerintah daerah ikut turun ke jalan menghadapi massa aksi. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat mencegah kekacauan lebih lanjut seperti yang terjadi pada 30 Agustus 2025. Dialog langsung dianggap krusial untuk meredakan ketegangan dan menghindari aksi anarkis.
Menanggapi insiden ini, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan peningkatan pengamanan di seluruh kantor pemerintahan dan fasilitas publik. Ia juga mengimbau pengawasan diperkuat di setiap tingkatan, mulai dari RT/RW hingga kepala daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya pihak luar yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mencegah terulangnya pembakaran Gedung DPRD NTB.
Sumber: AntaraNews