Soal Korupsi Pertamina, Prabowo Kepalkan Tangan: Kita Bersihkan!

Tujuh Petinggi Pertamina Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlangsung selama periode 2018-2023. Dalam kasus ini, kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa kerugian negara tersebut berasal dari berbagai komponen, termasuk kerugian ekspor dalam negeri, kerugian impor melalui broker, serta kerugian akibat subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kerugian yang begitu besar ini disebabkan oleh berbagai modus operandi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Qohar juga menyebutkan bahwa tingginya harga minyak mentah yang diolah menjadi bahan bakar menyebabkan biaya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah semakin membengkak.

Harga minyak yang tinggi mempengaruhi harga jual bahan bakar ke masyarakat, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk memberikan subsidi besar-besaran untuk menjaga kestabilan harga.

Menurutnya, seharusnya jika harga minyak lebih wajar, subsidi yang diberikan pun tidak akan setinggi itu, dan negara tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran untuk subsidi bahan bakar.

"Akibat harga yang sangat tinggi, maka ketika minyak itu diolah menjadi barang jadi atau minyak jadi, kalau minyak mentah ataupun produk kilang yang sudah jadi dijual kepada masyarakat, harganya tentu tinggi," ujar Qohar.

Dari modus culas tersebut, kata Qohar, pemerintah turun tangan membeli, memberikan subsidi dan kompensasi dan berdampak terhadap uang APBN tergerus.

"Yang seharusnya ketika barang itu, minyak itu enggak tinggi karena APBN-nya tidak banyak tergerus, karena subsidi yang diberikan tidak terlalu tinggi," kata dia.

"Ini tadi modus termasuk yang saya katakan RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92," imbuhnya.