Rekomendasi BPK Jadi Kunci Tata Kelola Pemda Sulsel yang Akuntabel
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman menegaskan rekomendasi BPK adalah acuan utama untuk perkuat tata kelola pemerintahan daerah. Simak bagaimana Pemprov Sulsel jadikan rekomendasi BPK sebagai pembinaan pengelolaan anggaran.
Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, menyatakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi landasan penting. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan pemerintahan daerah.
Jufri Rahman di Makassar mengatakan, pemeriksaan BPK merupakan bagian krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang taat asas, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi upaya berkelanjutan untuk perbaikan sistem administrasi.
“Rekomendasi yang diberikan tentu harus menjadi acuan dalam bekerja dan bertindak ke depan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” katanya. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan harus selaras dengan arahan BPK.
Pentingnya Pengawasan BPK dalam Proyek Tahun Jamak
Pemeriksaan keuangan menjadi semakin vital seiring pelaksanaan sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Program-program ini dijalankan melalui skema proyek tahun jamak atau multiyears project.
Proyek tahun jamak memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam aspek tata kelola penganggaran dan pertanggungjawaban. Selain itu, pengelolaan anggaran yang melintasi tahun fiskal membutuhkan perhatian khusus.
Menurut Jufri Rahman, program multiyears project memerlukan pengawasan dan ketelitian administrasi yang lebih kuat. Hal ini karena melibatkan pelaksanaan anggaran lintas tahun yang kompleks.
Pengawasan yang ketat ini memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai rencana. Ini juga penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran dan memastikan efisiensi.
BPK sebagai Mitra Pembinaan Tata Kelola Anggaran
Pemerintah Provinsi Sulsel memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar langkah korektif. Ini adalah bagian dari upaya pembinaan dalam pengelolaan anggaran sesuai regulasi yang berlaku.
Pemeriksaan BPK juga menjadi sarana untuk membangun kesepahaman bersama. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui proses ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Mereka juga bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan serta praktik administrasi.
Kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama dalam setiap penggunaan dana. Hal ini demi tercapainya efisiensi dan efektivitas anggaran yang maksimal.
Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat
Jufri Rahman menekankan bahwa setiap anggaran yang digunakan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata. Manfaat ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat Sulsel.
“Setiap rupiah anggaran yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Jufri. Ini menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik.
Fokus utama penggunaan anggaran adalah pada program-program yang berorientasi publik. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya.
Akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah. Ini juga menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang optimal dan bertanggung jawab.
Sumber: AntaraNews