Rapat Bareng DPR, Ketua KPK Minta Tambah Anggaran Rp1,3 Triliun
KPK berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan tersebut.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto meminta tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun. Dia berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan tersebut.
“KPK dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan dukungan nyata di DPR sebagai wakil rakyat, yaitu dalam bentuk dukungan anggaran dalam rangka melaksanakan output prioritas nasional dalam mencapai RKP 2026, serta untuk menjalankan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," kata Setyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (10/7).
Dia menyebut, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk dua program. Pertama, pencegahan dan penindakan perkara korupsi. Kedua, dukungan manajemen.
Pada program dukungan manajemen, KPK membutuhkan anggaran sebesar Rp1,36 triliun. Sementara yang dialokasikan dalam pagu indikatif hanya Rp878 miliar, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp491,3 miliar.
“Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk dua program,” ungkapnya.
Selain itu, anggaran tambahan itu juga akan digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas.
"Kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun jika dikelompokkan dalam kegiatan, maka akan kami gunakan untuk kegiatan prioritas nasional, kemudian pelaksanaan tugas KPK, dan inisiatif baru dan strategis untuk mendukung prioritas nasional,” pungkasnya.
Alokasi Paju Indikatif 2026
Setyo mengungkapkan, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, KPK mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp878,04 miliar untuk tahun 2026. Menurutnya, anggaran tersebut hanya cukup untuk kebutuhan dasar saja.
“Seluruhnya dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencakup sebagian kebutuhan dasar seperti gaji dan tunjangan, serta operasional kantor,” kata Setyo.
“Sementara itu, anggaran penyelenggaraan tugas dan kewenangan KPK yang ada pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi belum mendapatkan alokasi anggaran atau Rp0,” sambungnya.