Protes Kenaikan Pajak PBB Meluas, Pimpinan DPR Ingatkan Pemda Soal Daya Beli Masyarakat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pemerintah daerah saat ini harus kreatif mencari ruang-ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Protes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan sejumlah daerah semakin meluas. Komisi II DPR RI meminta kepala daerah untuk tidak menekan rakyat dengan menaikan PBB P2.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pemerintah daerah saat ini harus kreatif mencari ruang-ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Meski demikian, tidak seharusnya pemerintah daerah menekan warga dengan menaikkan PBB-P2.

"Justru situasi ini akan menjadi lebih kreatif untuk mencari ruang-ruang yang bisa diakses menjadi pendapatan daerah dengan tidak menekan rakyat lho ya. Dengan tidak menaikkan PBB (P2) yang semau gue kayak kemarin yang akhirnya bikin demo-demo dan sebagainya," ujarnya usai kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (27/8).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengingatkan kepada kepala daerah untuk melihat kondisi daya beli masyarakat. Aria Bima menyebut saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik.

"Tetapi kan situasi daya beli masyarakat dan situasi masyarakat ini enggak baik-baik amat, walaupun enggak buruk ya. Kalau kemudian ditimpa dengan cara mendapatkan pemasukan untuk pendapatan daerahnya itu hanya setiap naik PBB," sebutnya.

Aria Bima menyebut pemerintah daerah menaikkan PBB-P2 diperbolehkan. Hanya saja, kata Aria Bima, hal itu perlu melihat kondisi masyarakat.

"Kenaikan PBB ini ada amanah. Harus dikaitkan dengan amanah, harus dikaitkan dengan nurani. Bukan hanya sekedar kewenangan dari bupati atau kepala daerah sesuai dengan aturan undang-undang," kata Aria Bima.

Jika kepala daerah abai akan amanah rakyat, maka akan ada demo. Ia kembali menegaskan pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

"Kalau abai terhadap amanah, abai terhadap nurani, abai terhadap realitas masyarakat itu terbebannya atau tidak yakinnya masyarakat demo. Kami berharap ada hal yang lebih inovatif. Ada yang lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah," ucapnya.