Program Keluarga Berencana ala Dedi Mulyadi: Yang Ber-KB Harus Laki-Laki
Dedi mengatakan penting bagi laki-laki untuk aktif dalam program KB, meskipun mereka tidak memiliki istri.
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menekankan bahwa laki-laki harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Jabar. Ia menegaskan bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menanggung beban dalam aspek reproduksi.
Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tema "Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah" di Gedung Pusat Dakwah Indonesia (Pusdai) di Kota Bandung pada hari Senin, 28 April 2025, yang juga disiarkan ulang melalui akun media sosial Lembur Pakuan Channel.
"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu harus KB dulu dan yang harus saat ini dikejar adalah yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan," ungkapnya.
Program Keluarga Berencana sangat penting untuk terus diperkuat di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa masalah kesejahteraan sering kali berkaitan erat dengan jumlah anak dalam sebuah keluarga.
"Saya menemukan, rata-rata orang miskin itu anaknya banyak," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penting bagi laki-laki untuk aktif dalam program KB, meskipun mereka tidak memiliki istri.
"Ini serius (laki-laki harus ber-KB). Walaupun tidak punya istri saya berpihak pada kaum perempuan, tapi kaum perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga," tambah Dedi Mulyadi.
Jadi Syarat Penerima Bantuan
Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana harus terintegrasi dengan program-program pemerintah lainnya. Ia berharap agar ber-KB menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk menerima bantuan dari pemerintah.
"Harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri," tegasnya.
Dedi memberikan contoh bahwa syarat tersebut akan diterapkan kepada warga di beberapa wilayah yang terdaftar sebagai penerima pemasangan jaringan listrik baru dari Pemprov Jabar, serta program-program bantuan sosial lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Nanti ke depan ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari pemprov, syaratnya boleh pasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang dapat beasiswa, boleh anaknya (dapat) beasiswa tapi orang tuanya KB dulu," jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mendorong agar status keikutsertaan dalam program KB dicantumkan dalam data kependudukan. Dengan cara ini, pemerintah dapat dengan mudah mengetahui laki-laki yang sudah ber-KB atau belum, sehingga status tersebut dapat digunakan sebagai data rujukan untuk program bantuan.
"Harus berbasis data kependudukan, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak," katanya.
Ia menekankan bahwa menyelesaikan masalah di Jawa Barat berarti turut menyelesaikan masalah di Indonesia, mengingat jumlah penduduknya hampir mencapai 50 juta.
"Jadi kalau mau menyelesaikan Indonesia mulailah dengan membangun Jawa Barat," tutupnya.