Profil Wali Kota Maidi, Terjaring OTT KPK di Kasus Fee Proyek dan Dana CSR
Sembilan dari 15 orang yang dicokok penyidik KPK dibawa ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.
Wali Kota Madiun Maidi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diboyong bersama 14 orang lainnya ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (19/1).
Hal ini dibenarkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. "Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," kata Budi kepada awak media di Jakarta, Senin (19/1).
Penangkapan Maidi menjadi kejutan besar bagi publik Jawa Timur, khususnya warga Madiun. Pasalnya, Maidi baru saja memenangkan kontestasi politik dan sedang menjalani masa-masa awal periode keduanya sebagai Wali Kota Madiun (2025–2030).
Bersama pasangannya, Bagus Panuntun, ia diusung oleh koalisi gemuk partai politik dan berhasil mempertahankan kursinya, sebelum akhirnya tersandung kasus rasuah di bulan pertama tahun 2026.
Birokrat Tulen Berlatar Belakang Pendidik
Dikutip dari sejumlah sumber, pria dengan nama lengkap dan gelar Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd. ini bukanlah orang baru di lingkungan pemerintahan Kota Madiun. Sebelum terjun ke politik praktis, Maidi dikenal sebagai birokrat senior yang meniti karier benar-benar dari bawah.
Lahir di Magetan pada 12 Mei 1961, Maidi mengawali pengabdiannya di dunia pendidikan sebagai seorang Guru Geografi di SMAN 1 Madiun sejak tahun 1989 hingga 2002. Dedikasi dan kemampuan manajerialnya kemudian membawanya menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Madiun.
Karier Melesat hingga Jadi Sekda
Tak puas hanya di lingkup sekolah, karier Maidi di birokrasi Pemerintah Kota Madiun terus menanjak. Ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2006–2009). Puncak kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tercapai saat ia didapuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun.
Posisi strategis sebagai "panglima birokrasi" tersebut ia pegang cukup lama, yakni hampir satu dekade (2009–2018). Pengalaman panjang mengelola anggaran dan birokrasi inilah yang menjadi modal utamanya maju sebagai Wali Kota pada 2019 dan terpilih kembali untuk periode kedua.
Riwayat Pendidikan Maidi:
S1 Pendidikan Dunia Usaha, IKIP Surabaya (1985)
S1 Hukum, Universitas Merdeka Madiun (1996)
S2 Magister Manajemen, Universitas Satyagama Jakarta (1999)
S2 Magister Pendidikan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (2002)
S3 Doktor Administrasi Publik, Universitas Terbuka (2023)
Kasus Fee Proyek dan Dana CSR
Sementara itu, Budi mengatakan kini Wali Kota Madiun Cs sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Jakarta. "Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," tutur Budi.
Terkait kasus yang menjerat mereka, Budi mengungkap mereka diduga melakukan rasuah fee proyek atau uang jatah dan dana CSR.
"Fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," kata Budi.
Reporter Magang: Muhammad Naufal Syafrie