Prabowo Kenalkan 'Greedonomics' di WEF 2026: Ekonomi Keserakahan dalam Praktik Bisnis Ilegal
Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah "Greedonomics" di World Economic Forum (WEF) 2026, menyoroti praktik ekonomi yang didorong keserakahan dalam bisnis ilegal. Ini adalah tantangan serius bagi penegakan hukum dan iklim investasi di Indonesia.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto menarik perhatian dunia saat memperkenalkan istilah "Greedonomics" dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026. Forum prestisius ini diselenggarakan di Davos, Swiss, pada Kamis (23/1) lalu.
Istilah "Greedonomics" merujuk pada praktik ekonomi yang didorong oleh keserakahan dalam bisnis ilegal, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan sumber daya alam. Pidato ini menjadi sorotan utama karena ketegasannya dalam menyikapi praktik korupsi dan eksploitasi.
Prabowo secara terbuka mengungkapkan bahwa di awal pemerintahannya, banyak kasus korupsi terkait salah urus bahan bakar dan minyak mentah berhasil diungkap. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintahannya untuk memberantas praktik ilegal di Indonesia.
Membongkar Akar 'Greedonomics' dan Dampaknya pada Iklim Investasi
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut bukanlah bentuk dari pasar bebas atau kewirausahaan yang sehat. Ia secara blak-blakan menyebutnya sebagai "Greedonomics", atau ekonomi keserakahan yang didasari oleh praktik-praktik rakus.
Prabowo membandingkan "Greedonomics" dengan istilah "robber barons" yang populer di beberapa negara pada abad ke-19, menekankan bahwa esensinya tetap sama. Ini adalah sistem di mana keuntungan diperoleh melalui eksploitasi dan pelanggaran hukum, bukan inovasi atau persaingan sehat.
Menurut Prabowo, iklim investasi yang kondusif tidak akan pernah tercipta tanpa adanya kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak ada investor yang akan bersedia menanamkan modal di negara yang tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.
Oleh karena itu, Prabowo bertekad untuk memastikan bahwa penegakan hukum harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau korporasi. Komitmen ini menjadi landasan utama bagi reformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Tindakan Tegas Pemerintah Melawan Praktik Ilegal
Prabowo juga menyoroti mentalitas para pebisnis rakus yang merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Bahkan, ada anggapan bahwa mereka bisa membeli pejabat pemerintah untuk melancarkan praktik ilegalnya.
"Saya memiliki laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli'. Yah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar," ujar Prabowo dengan tegas.
Sebagai bukti keseriusan, pemerintah telah menyita 4 juta hektar perkebunan kelapa sawit ilegal dan menutup 1.000 lokasi penambangan ilegal. Selain itu, izin untuk 28 perusahaan dengan total 1,01 juta hektar yang mendirikan perkebunan di hutan lindung juga telah dicabut.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya akan menghadapi korupsi secara langsung, tegas, dan terbuka. Ia mengakui bahwa korupsi adalah penyakit yang diderita Indonesia dan harus diberantas tuntas.
Komitmen Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah sebuah tantangan besar, dan banyak pihak mungkin meragukan kemampuannya. Namun, ia merasa tidak punya pilihan selain melaksanakannya demi negara.
"Kami bertekad langsung untuk melawan korupsi ini. Ini menantang, tidak banyak orang percaya kami bisa melakukannya, tetapi kami tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi dan supremasi hukum," kata Prabowo.
Komitmen ini menunjukkan tekad kuat kepemimpinan Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan investor terhadap sistem hukum di Indonesia.
Pemberantasan "Greedonomics" dan korupsi menjadi prioritas utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber: AntaraNews