VIDEO: Kepolisian Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM, Ini Data Lengkapnya

Komnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri

Komnas HAM
Reaksi Polri Soal Tingginya Aduan Pelanggaran ke Komnas HAM: Maju Kena Mundur Kena

Dari total sebanyak 2.753 aduan yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2023, 771 aduan diantaranya adalah kepada Polri

Komnas HAM
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

DPR
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

DPR
Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Dugaan Pelanggaran HAM, Disusul Jabar dan Sumut

Dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.

pelanggaran HAM
KY Terbitkan Seribu Lebih Surat Tembusan Terkait Pelanggaran Etik Hakim

Untuk badan peradilan lainnya, Peradilan TUN 56 laporan, Tipikor 54 laporan, PHI 14 laporan, Peradilan Militer 8 laporan dan Niaga 36 laporan.

Komisi Yudisial
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

KPK
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Kasus Korupsi
VIDEO: DPR Kenang Arteria Ngamuk ke Jenderal Polisi, Sebut MA Terbanyak Diadukan Mafia Peradilan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Mahkamah Agung paling banyak diadukan masyarakat. Terutama masalah mafia peradilan

Berita Update
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa

Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.

Jokowi
DKPP Terima 322 Aduan Sepanjang 2023: Ada Kasus Asusila hingga Perselingkuhan Antar Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran mulai dari pelanggaran tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan non-Pemilu.

dkpp