PKB Buka Pintu, Usulan Pilkada Lewat DPRD Masih Dipertimbangkan
Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD kembali mencuat. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun ahmad Syamsurijal mengaku mempertimbangkan terkait usulan tersebut.
Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"MK kan sudah ditetapkan, masih tetap melalui proses pemilihan langsung," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (8/12).
Pimpinan partai politik
Meski demikian, wacana Pilkada melalui DPRD masih menunggu masukan dari sejumlah pihak, termasuk pimpinan partai politik (parpol) dan daerah. Ketua Fraksi PKB DPR RI ini juga mengaku akan mempertimbangkan wacana Pilkada melalui DPRD.
"Kita akan pertimbangkan, karena undang-undang politik sampai sekarang belum dibahas," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan pihaknya masih menunggu perkembangan apakah akan ada ada judicial review di MK atau tidak soal Undang Undang Pilkada.
"Kita lihat perkembangan, apakah ada Judicial Reviuw yang masih berjalan di MK," ucapnya.
Pemilihan melalui DPRD akan lebih efisien
Sebelumnya, usulan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Usulan ini disampaikan pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12). Bahlil berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD akan lebih efisien dan mengurangi kerumitan proses.
"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," ujar Bahlil. Pernyataannya memicu diskusi luas di kalangan politisi dan publik.
Presiden Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyambut baik usulan Bahlil. Presiden Prabowo menilai bahwa demokrasi harus dirancang untuk menekan ongkos politik yang tinggi. Tujuannya agar pemilihan tidak hanya ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki banyak dana.
"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," ucap Presiden Prabowo.
Pandangan ini menyoroti efisiensi dan potensi pengurangan biaya kampanye dalam proses Pilkada.