Penguatan Otonomi Digital Jadi Strategi Masa Depan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Akuntabel

Visi Ombudsman RI tentang Transformasi Digital Pelayanan Publik

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menekankan bahwa transformasi digital harus mampu menciptakan pelayanan publik yang inklusif, cepat, transparan, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti perubahan paradigma pemerintahan daerah dari birokrasi konvensional menuju pelayanan digital yang terintegrasi dan partisipatif. Menurut Rahmadi, digitalisasi pelayanan publik bukan hanya modernisasi sistem, melainkan upaya untuk menghadirkan layanan yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat.

Meski demikian, Rahmadi mengidentifikasi beberapa tantangan krusial dalam implementasi otonomi digital. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta ancaman keamanan data. Selain itu, tumpang tindih sistem antara pusat dan daerah, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan budaya kerja, juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Rahmadi mendorong penguatan integrasi data antarinstansi dan peningkatan kapasitas aparatur. Ia juga menekankan pemerataan infrastruktur digital agar semua daerah memiliki kesempatan yang sama dalam menyediakan layanan publik modern. Rahmadi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital diukur dari sejauh mana pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat secara merata, bukan dari jumlah aplikasi yang dibuat.

Digitalisasi sebagai Pencegah Malaadministrasi dan Korupsi

Amzulian Rifai, mantan Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021, menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik adalah cerminan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang prima umumnya berkorelasi dengan rendahnya praktik korupsi dan malaadministrasi dalam birokrasi. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik dianggap sebagai langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam melayani masyarakat.

Amzulian menjelaskan bahwa malaadministrasi seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dalam birokrasi. Perkembangan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, memungkinkan berbagai layanan yang sebelumnya manual kini lebih mudah diakses masyarakat melalui sistem digital. Contohnya meliputi layanan transportasi, administrasi perusahaan, hingga layanan pengadilan yang kini tersedia secara digital.

Transformasi digital ini mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, membebaskan masyarakat dari proses birokrasi yang panjang dan berbelit. Namun, Amzulian mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada profesionalisme dan integritas aparatur negara. Tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi sering kali terletak pada kualitas SDM dan perilaku koruptif yang masih ada di berbagai sektor.

Lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, harus memiliki integritas yang kuat untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ombudsman hadir untuk menjaga prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa setiap layanan publik memenuhi standar yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik berbasis digital juga sangat penting guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sumber: AntaraNews