Mahfud Md Blak-blakan Masuk Akpol karena Kedekatan Hingga Jadi Brigjen Pakai Uang
Mahfud secara blak-blakan menyebut ada proses karbitan dalam proses promosi jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) di Polri.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud Md menyinggung soal praktik transaksional dalam proses rekruitmen hingga promosi di Polri. Hal ini disampaikan Mahfud di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Senin (22/12).
Mahfud secara blak-blakan menyebut ada proses karbitan dalam proses promosi jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) di Polri. Mahfud membeberkan ada perwira Polri yang belum cukup masa dinasnya tapi sudah promosi ke jenderal bintang satu.
"Kita mencatat ada orang yang pangkatnya enggak naik-naik. Ada orang yang tiba-tiba belum memenuhi syarat, tiba-tiba sudah naik pangkat," kata Mahfud di FH UGM.
"Saya eksplisit menyebut nama orang. Ini kalau mau menjadi Brigjen kan harus 24 tahun (masa dinas). Ini baru 22 tahun, kau sudah Brigjen," imbuh Mahfud.
Mau Sespim Harus Bayar
Mahfud menerangkan adapula temuan anggota Polri yang ingin ikut sekolah staf atau pimpinan Polri (Sespim) harus membayar sejumlah uang. Lewat perantara, uang ini disetorkan sebagai pelicin.
"Nanti rekruitmen orang masuk, orang ikut Sespim agar dapat Brigjen dan sebagainya itu bayar. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang ngurus," terang mantan Menko Polhukam ini.
"Kalau ditanya, di rekening Polri enggak ada. Orang tidak boleh bayar. Tapi semua kesaksian menyatakan saya bayar sekian, bayar sekian. Lewat ini. Lewat itu," lanjut Mahfud.
Titipan Masuk Akpol
Mahfud juga membahas soal rekruitmen masuk ke Akademi Polisi (Akpol). Mahfud menyebut dalam prosesnya ada yang berbasis kedekatan dan politik. Kondisi ini dinilai Mahfud beberapa tahun terakhir rekruitmen di Polri tidak selektif karena adanya 'titipan'.
"Sekarang rekruitmen mau masuk Akpol sudah pakai jatah-jatahan juga. Produk beberapa tahun terakhir tidak selektif sebenarnya karena ada kedekatan hubungan, karena ada hubungan politik dan sebagainya," urai Mahfud.
Mahfud menambahkan banyak masukan dari berbagai pihak kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Masukan ini dari masalah rekruitmen hingga struktur di Polri.
"Kalau ditanya apa ada masukan, banyak. Banyak untuk perbaikan Polri baik menyangkut struktur, instrumen maupun kultur. Semuanya harus dibedah, satu persatu," tutup Mahfud.