KPK Dalami Dugaan Suap Sugiri Sancoko Libatkan Kerabat di Ponorogo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan suap yang melibatkan mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang diduga memanfaatkan kerabatnya sebagai perantara penerimaan uang. Kasus dugaan suap Sugiri Sancoko ini membuat pembaca penasaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terkait dugaan suap yang menyeret mantan Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko. Penyelidikan ini berfokus pada modus operandi Sugiri yang diduga memanfaatkan anggota keluarganya untuk menerima uang hasil suap. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa kerabat seperti ipar, keponakan, dan adik Sugiri masih didalami perannya dalam kasus ini.
KPK menyoroti pola penerimaan uang suap yang melibatkan kerabat dekat sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Budi Prasetyo menyatakan bahwa fenomena ini bukan kali pertama terjadi dalam penanganan perkara korupsi di KPK. Banyak kasus sebelumnya juga melibatkan anggota keluarga seperti suami-istri, adik-kakak, hingga ayah dan anak, yang menurutnya sangat ironis.
Oleh karena itu, KPK menekankan pentingnya upaya pendidikan dan pencegahan korupsi yang dimulai sejak dini dari lingkungan keluarga. Penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, kesederhanaan, dan semangat antikorupsi di dalam keluarga dianggap sebagai langkah krusial. Hal ini diharapkan dapat menjadi benteng awal untuk mencegah praktik korupsi di masa mendatang.
KPK Selidiki Peran Kerabat dalam Dugaan Suap Sugiri Sancoko
Penyelidikan KPK terhadap dugaan suap Sugiri Sancoko kini merambah pada keterlibatan kerabat dekatnya. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, beberapa anggota keluarga Sugiri Sancoko, termasuk ipar, keponakan, dan adiknya, diduga dimanfaatkan sebagai perantara penerimaan uang haram tersebut. "Ada saudara iparnya, kemudian ada keponakan juga, dan ada adiknya gitu ya. Nah ini masih terus didalami," ujar Budi Prasetyo.
KPK menyatakan keprihatinan mendalam atas modus operandi yang melibatkan lingkaran keluarga dalam tindak pidana korupsi. Budi Prasetyo menyebutkan bahwa pola ini seringkali ditemukan dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Keterlibatan anggota keluarga dalam kasus dugaan suap Sugiri Sancoko ini menjadi cerminan bahwa integritas harus dijaga mulai dari lingkungan terkecil.
Untuk mengatasi fenomena ini, KPK mengimbau masyarakat untuk aktif menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan keluarga. Pendidikan integritas, kejujuran, dan kesederhanaan sejak dini dianggap sebagai fondasi penting. Upaya pencegahan korupsi dari rumah diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih berintegritas dan bebas dari praktik rasuah.
Penetapan Tersangka dan Klaster Kasus Dugaan Suap di Ponorogo
Sebelumnya, pada 9 November 2025, KPK telah mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo. Kasus ini mencakup dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi.
Empat tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK adalah Sugiri Sancoko (SUG) selaku Bupati Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah Ponorogo, serta Sucipto (SC) sebagai pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam klaster dugaan suap Sugiri Sancoko dan lainnya.
Dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono diduga menjadi penerima suap, dengan Yunus Mahatma sebagai pemberi suap. Untuk klaster dugaan suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, Sugiri Sancoko dan Yunus Mahatma menjadi penerima suap, sedangkan Sucipto berperan sebagai pemberi suap. Terakhir, pada klaster dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, Sugiri Sancoko diduga menjadi penerima suap dengan Yunus Mahatma sebagai pemberi.
Sumber: AntaraNews