Komisi XII DPR Cecar Pertamina Patra Niaga: Kalau Benar Pertamax Dioplos, Banyak Kendaraan Bermasalah
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mempertanyakan mekanisme Pertamina dalam menentukan RON hingga evaluasinya.
Komisi XII DPR mencecar PT Pertamina Patra Niaga soal kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mempertanyakan mekanisme Pertamina dalam menentukan RON hingga evaluasinya.
“Salah satu yang kita dalami temen-temen adalah terkait skema penentuan RON ini, bagaimana sistem verivikasinya,” kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Rabu (26/2).
Selain PT Pertamina, Komisi XII juga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Indomobil Prima Energi, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia.
Bambang mengatakan, kasus pengoplosan BBM RON 92 (Pertamax) menjadi RON 90 (Pertalite) bisa berdampak buruk pada publik. Misalnya, akan banyak kendaraan masyarakat yang rusak karena penggunaan BBM hasil oplosan tersebut.
“Kalau seandainya memang RON itu bisa dipalsukan, saya sih menyakini banyak kendaraan-kendaraan bermasalah," ujarnya.
Bambang mengaku segera mengundang pimpinan industri mobil di Tanah Air. Komisi XII DPR ingin mengetahui apakah banyak keluhan kerusakan yang diterima industri mobil.
“Kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan. Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu," kata dia.
Menurut Bambang, kepercayaan publik terhadap Pertamina bisa menurun karena kasus pengoplosan BBM yang bergulir saat ini.
"Jangan sampai trust publik atas kasus hukum yang sedang berproses silakan saja, kami sangat mendukung penegakan hukum silahkan," ucapnya.
7 Tersangka Kasus Pengoplosan BBM
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.
"Kerugian keuangan Rp193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen," tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/2).
Qohar merinci komponen kerugian negara tersebut, yakni berasal dari kerugian ekspor dalam negeri, kerugian impor melalui broker, kerugian impor melalui broker, serta kerugian dikarenakan subsidi. Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan penghitungan hingga menuju angka pasti.
"Dan karena ini selama lima tahun 2018-2023, nanti finalnya akan kami sampaikan setelah perhitungan oleh audit BPK sudah selesai, yang pasti kami sudah gelar perkara dengan BPK, sudah kami tuangkan dalam risalah hasil ekspose sehingga di sana ditemukan kerugian keuangan negara," kata Qohar.
Kini ketujuh tersangka korupsi langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung hari ini tanggal 24 Februari 2025. Mereka yang diumumkan sebagai tersangka dan langsung ditahan adalah sebagai berikut:
1. RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga;
2. SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional;
3. YF selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping;
4. AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional;
5. MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa yang juga anak dari Mohammad Riza Chalid alias Reza Chalid;
6. DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan
7. GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.