Kabar Baik buat Warga Jakarta, PBB Rumah di Bawah Rp2 M & Apartemen-Rusun di Bawah Rp650 juta Dibebaskan

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit atau lebih hunian di Jakarta.

Gubernur Jakarta Pramono Anung memberlakukan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada warganya yang memiliki hunian di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 2 miliar.

Selain itu, kepada pada pemilik rumah susun atau apartemen juga mendapat kebijakan senada dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

"Bahwa untuk NJOP di bawah Rp2 miliar maka PBB-nya kita bebaskan, untuk NJOP di bawah Rp650 juta seperti apartemen atau rumah susun dan sebagainya PBB-nya kita bebaskan," kata Pramono di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3).

Kebijakan terkait tidak berlaku bagi pemilik dua unit hunian di Jakarta. Sebab rumah kedua yang memiliki NJOP di bawah Rp 2 miliar akan tetap dikenakan wajib pajak dengan keringanan 50 persen. Begitupun wajib pajak tersebut punya tiga unit hunian atau lebih maka tidak ada lagi keringanan yang berlaku.

"Kalau PBB untuk rumah kedua maka 50%, rumah ketiga sepenuhnya bayar pajak karena apa dia sudah (dianggap) mampu," jelas Pramono.

Sebagai informasi, kebijakan Pramono berpatok pada Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani pada 25 Maret 2025.

Kebijakan itu diteken berdasarkan pertimbangan masalah kepemilikan rumah yang masih menjadi keluhan mayoritas warga Jakarta.

Penyebabnya, bukan hanya karena harga tanah dan bangunan yang terus naik, tetapi juga karena beban pajak yang semakin berat.

“Tidak sedikit orang yang akhirnya terpaksa menjual rumah warisan atau mencari tempat tinggal di pinggiran Jakarta karena tak sanggup membayar pajaknya,” ungkap Pramono.

“Jika sudah demikian, kepemilikan rumah di Jakarta akan semakin lebih sulit dan makin banyak orang yang terjebak dalam siklus sewa tanpa kepastian tempat tinggal tetap,” sambung dia.

Pramono berharap, dengan aturan yang baru tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta bisa membantu warganya untuk tetap memiliki hunian.

“Insya Allah kebijakan ini bisa memberikan manfaat baik bagi masyarakat,” katanya.