ISWAMI Minta Media Jaga Narasi Akurat Isu Perbatasan Sabah-Kaltara
Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) meminta media menyajikan narasi akurat dan berimbang terkait isu perbatasan Sabah-Kalimantan Utara untuk hindari kesalahpahaman publik dan menjaga hubungan baik kedua negara.
Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) mendesak media di Indonesia dan Malaysia untuk menyajikan narasi yang akurat dan berimbang. Hal ini terkait proses penyelesaian perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Utara. Permintaan ini bertujuan agar tidak memicu kesalahpahaman publik yang berpotensi merusak hubungan baik kedua negara.
Pernyataan tersebut disampaikan dari Kuala Lumpur pada Jumat, 23 Januari 2026, oleh Presiden ISWAMI Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman. Ia menekankan pentingnya media massa untuk menyampaikan laporan yang tepat, benar, dan berpegang pada prinsip serta etika jurnalistik.
Ahmad Zaini juga menginformasikan bahwa otoritas terkait menyatakan rundingan penandaan dan pengukuran di kawasan Outstanding Boundary Problem (OBP) berlangsung harmonis. Proses ini tidak dilandasi prinsip timbal balik atau kompensasi, melainkan bertujuan menyelesaikan batas darat secara teknis sesuai kesepakatan yang telah berlangsung lama.
Klarifikasi Proses Penentuan Batas Darat
Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) Malaysia sebelumnya telah memberikan klarifikasi penting terkait laporan media tertanggal 22 Januari 2026. Laporan tersebut keliru menyebut Malaysia memberikan 5.207 hektare tanah kepada Indonesia sebagai kompensasi. NRES Malaysia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat.
Menurut NRES, isu perbatasan ini sama sekali tidak berkaitan dengan penyerahan wilayah. Sebaliknya, ini merupakan hasil teknis penandaan dan pengukuran batas darat yang telah disepakati bersama. Kesepakatan ini dicapai melalui mekanisme bilateral resmi antara kedua negara.
Finalisasi pengukuran batas darat akan dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia pada 18 Februari 2025. Proses ini merupakan puncak dari perundingan teknis yang komprehensif dan transparan. Perundingan tersebut telah berlangsung selama lebih dari 45 tahun.
Komitmen untuk mempercepat penyelesaian perbatasan darat di sektor Sabah–Kalimantan Utara juga telah ditegaskan. Hal ini menjadi salah satu poin penting saat kunjungan kenegaraan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023.
Peran Media dan Diplomasi dalam Isu Perbatasan
Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman dari ISWAMI berharap media massa di kedua negara dapat menyampaikan laporan yang tepat dan benar. Laporan tersebut harus berpegang teguh pada prinsip serta etika jurnalistik. Tujuannya adalah untuk menghindari narasi yang dapat mengeruhkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.
Proses perundingan yang kompleks ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kedua belah pihak. Termasuk di dalamnya adalah perwakilan Pemerintah Negara Bagian Sabah yang menjadi bagian dari delegasi resmi Malaysia dalam pembahasan teknis.
ISWAMI meyakini bahwa pimpinan kedua negara menempuh jalur diplomasi yang berlandaskan semangat muhibah dan persahabatan. Penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses bilateral ini agar penyelesaian isu perbatasan dapat berjalan lancar.
Selain itu, ISWAMI juga berharap pemerintah Indonesia dan Malaysia memberikan pengarahan yang memadai kepada media nasional masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memastikan isu perbatasan dipahami secara utuh dan tidak memunculkan spekulasi negatif di masyarakat.
Sumber: AntaraNews