Gerakan Kembali Bersekolah Sukses Kembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar
Program Gerakan Kembali Bersekolah berhasil mengembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar ke bangku pendidikan, menunjukkan komitmen Pemprov dalam mengatasi masalah pendidikan dan menarik perhatian publik.
Sebanyak 550 anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Barat kini dapat kembali mengenyam pendidikan formal. Hal ini terwujud berkat keberhasilan program Gerakan Kembali Bersekolah yang digagas pemerintah provinsi. Program ini menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi angka putus sekolah di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Nehru Sagena, mengumumkan capaian ini pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Sulbar di Mamuju. Program ini berhasil menjangkau sebagian dari total 1.700 ATS yang tersebar di enam kabupaten. Inisiatif ini dilaksanakan dalam kurun waktu singkat, yakni Februari hingga April 2026.
Anak-anak yang kembali bersekolah ini tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Gerakan ini menyasar anak usia 16 hingga 21 tahun di ratusan desa, termasuk desa-desa fokus penanganan kemiskinan ekstrem. Tujuannya adalah memastikan setiap anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.
Upaya Komprehensif Mengidentifikasi Anak Putus Sekolah
Program Gerakan Kembali Bersekolah tidak hanya berfokus pada pengembalian anak ke sekolah, tetapi juga pada identifikasi komprehensif. Tim lapangan yang terdiri dari 407 petugas diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi data di lapangan. Mereka menyasar 1.700 anak usia 16 hingga 21 tahun di 243 desa dari total 560 desa di Sulbar.
Petugas tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Ada penyuluh lapangan KB, pendamping desa dari Program P3MD, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta tenaga pendidik. Kolaborasi ini memastikan data yang terkumpul akurat dan penjangkauan yang maksimal.
Dari hasil pendataan yang cermat, terungkap bahwa 1.033 anak menyatakan tidak ingin kembali bersekolah. Selain itu, sebagian lainnya diketahui telah pindah domisili, meninggal dunia, atau memiliki kondisi khusus. Data ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran di masa depan.
Beragam Faktor Penyebab Anak Tidak Bersekolah di Sulbar
Dinas Pendidikan Sulbar mengidentifikasi berbagai faktor kompleks yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah. Salah satu alasan utama adalah pernikahan dini atau keharusan mengurus rumah tangga, yang dialami oleh 314 anak. Faktor ini seringkali menjadi penghalang besar bagi kelanjutan pendidikan formal.
Selain itu, sebanyak 287 anak tidak memiliki minat untuk kembali ke bangku sekolah, sementara 255 anak terpaksa bekerja. Kendala biaya juga menjadi penghambat signifikan bagi 149 anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa anak-anak untuk mencari nafkah sejak usia dini.
Jarak sekolah yang jauh menjadi masalah bagi 87 anak, mempersulit akses mereka ke fasilitas pendidikan. Lingkungan sosial juga turut mempengaruhi keputusan 65 anak untuk putus sekolah. Sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang bervariasi di setiap kasus.
Komitmen Pemerintah Provinsi dalam Mendukung Pendidikan
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program ini, meskipun mengakui hasilnya belum maksimal. Ia menyatakan, "Dari 1.700 anak yang terdata, 550 berhasil kita kembalikan ke sekolah. Ini memang belum sampai 30 persen, tetapi menjadi langkah awal yang patut diapresiasi."
Pemerintah Provinsi Sulbar telah menyiapkan berbagai dukungan konkret bagi anak-anak yang kembali bersekolah. Dukungan tersebut meliputi penyediaan seragam, perlengkapan sekolah, hingga beasiswa pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah mereka kembali putus sekolah di kemudian hari.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Gerakan Kembali Bersekolah bukan hanya program pemerintah, melainkan panggilan bersama seluruh pemangku kepentingan. "Ini adalah gerakan hati nurani yang membutuhkan dukungan semua pihak," katanya. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan mencegah anak bekerja di usia dini.
- Mamuju: 141 anak
- Majene: 102 anak
- Polewali Mandar: 119 anak
- Mamasa: 92 anak
- Pasangkayu: 69 anak
- Mamuju Tengah: 27 anak
Sumber: AntaraNews