Evaluasi Haji 2025, Puan Maharani Singgung Opsi Pembentukan Pansus DPR

Puan Maharani menyinggung kemungkinan dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kemungkinan dewan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Hal ini merespons sejumlah persoalan, terutama lima poin kritik dari Pemerintah Arab Saudi.

Puan mulanya menanggapi nota diplomatik dari Dubes Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 2025, termasuk tingginya angka kematian jemaah Indonesia yang mencapai 50 persen dari total kematian jemaah internasional sebelum puncak haji. Ia menyebut persoalan itu sudah diselesaikan bersama secara internal.

"Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Adapun lima poin dalam nota diplomatik Arab Saudi yaitu mulai dari ketidaksesuaian data jemaah, pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah, penempatan hotel yang tidak sesuai, kesehatan jemaah lansia, hingga soal pembayaran Dam jemaah haji Tamattu.

Meski begitu, Puan menilai evaluasi perlu dilakukan agar persoalan yang muncul di penyelenggaraan haji 2025 tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Ia menyebut bahwa Komisi VIII DPR segera menggelar rapat evaluasi bersama pemerintah dan Timwas DPR di Saudi serta kemungkinan membentuk pansus guna menginvestigasi haji 2025.

"Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain," tuturnya.

"Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," pungkas mantan Menko PMK tersebut.