Demo di DPRD Solo, Mahasiswa Tuntut MBG Dihentikan dan Rupiah Distabilkan
Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Solo, Jalan Adi Sucipto, Jumat (12/6/2026).
Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus melemah dalam beberapa pekan terakhir.
Aksi massa dimulai usai salat Ashar. Para mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk dan poster bernada protes di depan gerbang gedung dewan yang dijaga ketat aparat keamanan.
Isi spanduk antara lain "Reformasi Dike81ri", "Indonesia Darurat Reformasi", "Putri Cempo Apa Kabar?", dan "Tolak Keras UU Polri". Isu lokal terkait pengelolaan TPA Putri Cempo, Mojosongo, juga disuarakan melalui coretan di kain putih.
Kritik Kebijakan Pemerintah
Dalam orasinya, para mahasiswa mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait intensitas perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
Mereka juga menyorot dugaan korupsi MBG, program Koperasi Desa Merah Putih, hingga tingginya harga barang kebutuhan pokok yang diimpor.
"Hentikan program MBG, sangat menguras APBN, evaluasi, hentikan !!!," teriak salah seorang peserta aksi.
Terkait pelemahan rupiah, massa meminta pemerintah segera melakukan mitigasi agar nilai tukar kembali menguat. Untuk RUU Polri, peserta aksi mendesak agar dibatalkan.
"Kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri. Karena hari ini kita sadari, ruang-ruang sipil kita terenggut angkatan bersenjata, entah itu TNI maupun Polri," ujar salah satu orator.
MBG Dinilai Bebani APBN
Koordinator aksi, Revaenu Wijaya, menilai kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Karena itu program MBG yang dinilainya sangat membebani anggaran negara harus dihentikan.
"Program MBG Pak Prabowo cukup menguras APBN dan mengganggu konsentrasi hari ini," tandas Revaenu.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat Polresta Surakarta. Massa yang memadati badan Jalan Adi Sucipto membuat petugas harus mengalihkan arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
Hingga aksi berakhir, belum ada perwakilan DPRD Solo yang menemui massa untuk menerima tuntutan secara langsung.